Kualasimpang — Tenaga kesehatan (nakes) Polri dari Biddokkes Polda Aceh terus menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak banjir dengan membuka layanan kesehatan gratis di Posko Tanggap Darurat yang berlokasi di depan Polres Aceh Tamiang.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi banjir.

“Tenaga kesehatan Polri hadir memberikan layanan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan, hingga pemantauan kondisi warga rentan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat tetap sehat di tengah situasi darurat,” ujar Joko dalam rilis resminya, Selasa, 9 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan menjadi sangat penting di tengah situasi darurat, mengingat cuaca lembap dan lingkungan yang tergenang air dapat memicu berbagai penyakit, seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, hingga diare.

Karena itu, keberadaan nakes Polri di posko sangat membantu warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

“Polri tidak hanya hadir dalam bentuk pengamanan dan distribusi bantuan, tetapi juga memastikan warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kami ingin masyarakat merasa terlindungi dan mendapatkan perhatian penuh dalam masa pemulihan ini,” tambah Joko.

 Jayapura — Polri terus memperluas pembangunan Satuan Pendidikan Pelayanan Gedung (SPPG) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan percepatan layanan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pada Selasa (9/12), Polri resmi melakukan groundbreaking 6 SPPG baru di wilayah Papua.

Enam titik SPPG yang memasuki tahap groundbreaking tersebut meliputi:

- SPPG Polres Keerom — 1.500 penerima manfaat

- SPPG Polres Biak Numfor — 1.000 penerima manfaat

- SPPG Polres Merauke Distrik Semangga — 1.500 penerima manfaat

- SPPG Polres Merauke Distrik Kurik — 1.500 penerima manfaat

- SPPG Polres Merauke Distrik Ulilin — 1.500 penerima manfaat

- SPPG Polres Merauke Jl. Johar Merauke, Kelapa Lima, Merauke, Papua Selatan - 3.230 penerima manfaat

Sebelumnya, dua SPPG di Papua telah beroperasi dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat, yakni:

- SPPG Polda Papua — 1.880 penerima manfaat

- SPPG Polres Jayapura Kota — 2.783 penerima manfaat

Secara nasional, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG, di mana 1.099 unit telah terealisasi pada berbagai tahapan, mulai dari operasional, persiapan operasional, pembangunan hingga groundbreaking.

Selain itu, tujuh SPPG tambahan di wilayah 3T (terluar, terjauh, dan terpencil) Papua saat ini sedang dalam proses pembangunan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan Polri di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan SPPG di Papua merupakan langkah strategis dalam pemerataan pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

“SPPG ini bukan sekadar bangunan. Ini investasi besar untuk mempercepat pelayanan kepolisian di Papua. Semakin cepat kita bangun, semakin cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ujar Wakapolri.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri turut mengajak Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, untuk turun langsung meninjau dan memastikan progres pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar dan sesuai target, terutama untuk wilayah 3T yang prioritas percepatan layanan.

“Saya meminta Kasatgas MBG Irjen Nurworo Danang untuk turun langsung memastikan pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar. Wilayah 3T harus menjadi prioritas agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan layanan Polri yang sama dengan wilayah lainnya,” tegas Komjen Dedi.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat layanan di wilayah timur melalui penambahan SPPG dan inovasi digital layanan kepolisian.

“Papua adalah prioritas. Dengan adanya SPPG baru dan proyek yang sedang berjalan, kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang layak, modern, dan mudah dijangkau,” ungkapnya.

Groundbreaking ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam mendukung transformasi layanan digital serta memastikan kehadiran negara semakin nyata hingga ke pelosok Papua.

 Jayapura — Usai menghadiri Apel Mitra Kamtibmas Presisi di Papua, Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Kapolda Papua melanjutkan agenda dengan meninjau sejumlah kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digelar di area kegiatan. Rangkaian ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di Tanah Papua, Selasa (9/12).

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah pameran UMKM Papua, yang menampilkan berbagai produk unggulan mulai dari kerajinan tangan khas Papua, olahan pangan lokal, hingga karya-karya kreatif dari para pelaku UMKM dan Bhayangkari.

“Produk UMKM Papua ini luar biasa. Polri akan terus mendukung penguatan ekonomi masyarakat lokal karena keamanan itu juga lahir dari kesejahteraan,” ujar Wakapolri saat meninjau stan UMKM.

Selain pameran UMKM, rombongan juga memantau pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Layanan kesehatan gratis, pembagian bantuan kebutuhan pokok, hingga fasilitas konsultasi kesehatan tersedia untuk warga yang hadir.

Tidak hanya itu, Polri juga memberikan perlengkapan sekolah bagi anak-anak sebagai upaya mendorong semangat belajar generasi muda Papua. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakapolri, disambut antusias oleh para orang tua dan siswa yang hadir.

“Anak-anak Papua adalah masa depan. Kita ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan, baik dalam pendidikan maupun kesehatan. Ini bagian dari tanggung jawab moral Polri untuk hadir di tengah masyarakat,” ucap Komjen Dedi.

Wakapolri menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti UMKM, baksos, dan bantuan pendidikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di Papua.

“Kamtibmas itu bukan hanya patroli dan penegakan hukum. Kamtibmas juga tentang menyentuh hati masyarakat, membangun kepercayaan, dan hadir dalam kehidupan mereka. Itulah yang sedang kita lakukan di Papua,” tutupnya.

 MALANG - Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, resmi memiliki satuan fungsi baru bernama Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO). 

Satuan fungsi tersebut dikukuhkan bersamaan dengan peresmian gedung baru di Mapolres Malang, Polda Jatim, Senin (8/12/2025).

Seremoni dipimpin Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S. dan dihadiri Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando beserta para pejabat utama Polres Malang. 

Pembentukan satres baru ini menandai penguatan signifikan Polres Malang Polda Jatim dalam menangani kejahatan berbasis gender, kekerasan terhadap anak, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

AKBP Danang menegaskan pembentukan struktur baru tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan penanganan kasus PPA di wilayah Kabupaten Malang.

“Hampir setiap hari ada laporan terkait perempuan dan anak. Dalam seminggu, dua sampai tiga laporan masuk, mulai KDRT, pencabulan, hingga anak yang berhadapan dengan hukum,” ujar AKBP Danang, Senin (8/12).

Menurutnya, peningkatan tren kasus membuat penanganan harus lebih cepat, sensitif, dan profesional.

“Inilah alasan kami mengusulkan pembentukan Satres PPA dan PPO. Ini bukan hanya soal struktur organisasi, tapi kebutuhan nyata karena intensitas kasus anak dan perempuan terus meningkat,” kata AKBP Danang.

Ia juga menjelaskan, Polres Malang Polda Jatim menjadi salah satu dari Enam Polres di jajaran Polda Jatim yang mendapatkan pengesahan satres PPA dan PPO setelah sebelumnya Mabes Polri membentuk direktorat baru di tingkat pusat dan beberapa Polda.

“Hari ini kita meresmikan gedung Satres PPA dan PPO. Di jajaran Polda, ada lima polda yang memiliki direktorat khusus, dan di tingkat polres ada enam yang ditunjuk, termasuk Polres Malang,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa satuan baru ini tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pembinaan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Di sini bukan hanya tempat menerima pengaduan, tapi juga tempat untuk mengedukasi dan membina anak-anak maupun masyarakat yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait PPA dan PPO,” tutur AKBP Danang.

Dengan peresmian tersebut, Polres Malang Polda Jatim berharap layanan terhadap korban kekerasan, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak dapat dilakukan lebih inklusif serta responsif.

“Harapan kami, satuan baru ini mampu memperbaiki kualitas penanganan perkara dan meningkatkan rasa percaya masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan adalah prioritas,” pungkasnya.  (*)