TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Pilihan Pembaca
Racing
Postingan Populer
News
Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.
Jakarta – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
"Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif," ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
"Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya. Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat," tutupnya.
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.
"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan, termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui dialog ini, Polda Jawa Timur berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya. (*)
Probolinggo - Jajaran Polsek Mayangan Polres Probolinggo Kota terus menggencarkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kali ini, petugas turun langsung memantau lahan pertanian jagung milik warga di Kelurahan Wiroborang.
Kegiatan monitoring dan sambang tersebut berlangsung di kawasan Jalan KH Rizal, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Dua personel Unit Binmas yakni Briptu Alvi dan Bripda Chevin tampak mengecek kondisi lahan jagung sembari berdialog dengan masyarakat setempat.
Kapolsek Mayangan Kompol Aryo Pandanaran mengatakan, kehadiran personelnya di lapangan bertujuan untuk memberikan pembinaan serta memotivasi warga dalam menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah.
"Anggota kami melaksanakan monitoring lahan jagung di wilayah Kecamatan Mayangan sebagai wujud dukungan nyata terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan," ujar Aryo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Selain memantau sektor pertanian, lanjut Aryo, petugas juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang mengalami kendala di lapangan. Masyarakat diminta aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila membutuhkan pendampingan.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas apabila terdapat kendala di bidang pertanian. Begitu pula jika menemukan potensi gangguan kamtibmas di sekitar lingkungan, segera sampaikan agar bisa cepat kami tindak lanjuti," jelasnya.
Melalui kegiatan sambang dan pembinaan rutin pada sore hari tersebut, kemitraan serta komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
JAKARTA - Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.
Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rudy menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.
Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan, serta penyandang disabilitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial. Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di sisi lain, Polri memastikan pelaksanaan program tersebut mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari besarnya jumlah peserta job fair maupun lowongan yang disediakan, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan hal tersebut, data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
BOJONEGORO – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, menegaskan komitmen pemberantasan peredaran narkoba sekaligus penguatan integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada personel Polres Bojonegoro di Gedung Olahraga Sanika Satyawada, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan kerja yang turut didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso dan pejabat utama Polda Jatim tersebut, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, khususnya di wilayah rawan.
Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
"Saya tidak ingin masih ditemukan kampung narkoba di Jawa Timur. Anggota jangan sekali-kali bermain dengan narkoba. Jika terbukti terlibat, akan ditindak tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tegas Irjen Pol Dekananto.
Selain pemberantasan narkoba, Kapolda menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan bebas dari pungutan liar.
"Berikan pelayanan dengan empati, tulus, dan ikhlas. Jangan mencari-cari kesalahan masyarakat, apalagi meminta sesuatu. Kehadiran polisi harus memberikan rasa aman, bukan membuat resah," pesannya.
Kapolda turut mengapresiasi pelayanan Call Center 110, SPKT, serta capaian penyelesaian perkara Polres Bojonegoro yang dilaporkan mencapai lebih dari 80 persen.
Meski demikian, Kapolda meminta jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui digitalisasi pengaduan masyarakat dan penguatan edukasi pencegahan judi daring oleh Bhabinkamtibmas.
Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, menghindari pelanggaran, serta memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
"Tinggalkan budaya lama yang tidak baik dan tunjukkan kerja nyata. Rawat dan jaga dengan baik Kabupaten Bojonegoro," pungkas Irjen Pol Dekananto.
Melalui arahan tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran Polres Bojonegoro semakin profesional dalam penegakan hukum serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.(*)
BOJONEGORO – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi Kapolda Jatim yang kembali ke sekolahnya setelah 35 tahun untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para pelajar.
Di hadapan para siswa, Irjen Pol Dekananto berpesan agar mereka tidak merasa minder meskipun menempuh pendidikan di daerah.
Menurutnya, kesuksesan tidak ditentukan oleh lokasi sekolah, melainkan semangat belajar, kerja keras, serta doa dan dukungan orang tua maupun guru.
“Kami datang ke sini bukan untuk membanggakan diri, tetapi ingin memberikan motivasi. Jangan berkecil hati bersekolah di kampung. Dari SMAN 1 Sumberrejo ini, kalian juga bisa menjadi orang sukses asalkan mau terus berusaha dan belajar,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Kapolda Jatim juga mengingatkan pentingnya membangun karakter, mental, dan spiritual yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia mengajak para pelajar memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara positif untuk menambah pengetahuan, mengembangkan kemampuan, dan menghasilkan karya.
Selain itu, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa menghormati orang tua dan guru merupakan nilai penting yang harus dijaga dalam meraih cita-cita.
“Kalau ingin sukses, hormati orang tua dan guru. Jangan sekali-kali berucap kasar kepada orang tua, khususnya ibu. Teruslah belajar dan berkarya, yakinlah cita-cita kalian bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Maskun, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Jatim.
Ia berharap kehadiran Irjen Pol Dekananto sebagai alumni dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi para siswa untuk terus belajar serta meraih prestasi.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan tali asih kepada pihak sekolah, foto bersama, serta peninjauan ruang kelas untuk menyapa para pelajar secara langsung. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)


