PASURUAN – Polres Pasuruan Polda Jatim melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menangkap Dua tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga beraksi di wilayah Pasuruan dan Malang.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial A.R. (23), warga Kabupaten Pasuruan, dan C.A. (35), warga Kota Malang.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, kasus ini bermula dari laporan Polisi nomor LP/B/2/I/2026/SPKT/Polsek Pandaan/Polres Pasuruan/Polda Jawa Timur tertanggal 20 Januari 2026. 

Korban diketahui berinisial K.H, perempuan berusia 28 tahun, warga Kabupaten Kediri.

Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis, 13 November 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat parkir kos di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. 

"Saat itu korban mendapati sepeda motor miliknya yang diparkir di area kos telah hilang," ujar AKBP Harto,Jumat (30/1/26).

Setelah dilakukan penyelidikan, Unit Opsnal Unit I Pidum Satreskrim Polres Pasuruan yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Daffa Sava Pradana akhirnya berhasil mengamankan Dua orang tersangka pada Selasa, 20 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

"Tersangka ditangkap di wilayah Lingkungan Ledok, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan," terang AKBP Harto.

Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega, satu set kunci T, satu pasang sepatu, dan satu tas pinggang yang diduga digunakan dalam aksi pencurian.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adimas Firmansyah mengatakan bahwa hasil pengembangan kasus menunjukkan Kedua tersangka diduga terlibat lebih dari 18 tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polres Pasuruan, Polda Jatim dan wilayah lain.

"Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan perbuatannya di wilayah hukum Polres Pasuruan sebanyak 18 TKP, " kata AKP Adimas.

Namun, lanjut AKP Adimas, ada dugaan kuat tersangka juga melakukan pecurian di wilayah luar Kabupaten Pasuruan.

Masih kata AKP Adimas, saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mendalami keterlibatan tersangka di TKP lainnya serta kemungkinan adanya pelaku lain.

"Ada kemungkinan para tersangka ini juga terlibat pencurian motor  kurang lebih total di 30 an TKP, ini masih pengembangan, kita masih fokus yang TKP wilayah Pasuruan yaitu 18 TKP," pungkas AKP Adimas.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori V. (*)

 MALANG – Polres Malang Polda Jawa Timur (Jatim) terus meningkatkan upaya pencegahan bullying dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah melalui program 'Polres Malang Presisi'. 

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar mengatakan, program Polres Malang Presisi ini salah satunya berfokus pada pembinaan dan penyuluhan (binluh) kepada generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa.

"Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pengenalan bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta cara mencegah perundungan sejak dini di lingkungan sekolah," kata AKP Bambang, Kamis (29/1/26).

Kasi Humas Polres Malang mengatakan, Polres Malang dan jajarannya terus meningkatkan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah preventif untuk mencegah bullying sejak dini. 

"Pendekatan edukatif bisa efektif dalam membangun kesadaran siswa terkait dampak negatif bullying, baik secara psikologis maupun sosial," ujar AKP Bambang.

Polres Malang Polda Jatim berharap kehadiran Polisi di lingkungan sekolah diharapkan mampu menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan siswa.

Sementara itu, Kapolres Malang, AKBP M.Taat Resdianto mengatakan para pelajar perlu dibekali pemahaman agar berani menolak perundungan dan saling menghargai sesama.

AKBP Taat menegaskan melalui program Polres Malang Presisi ini, pihaknya ingin menanamkan nilai empati, disiplin, dan saling menghormati sejak dini dengan dimulai dari lingkungan sekolah.

"Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang,” jelas AKBP Taat.

Mantan Kapolres Tulungagung itu menambahkan, Polres Malang Polda Jatim akan terus menggencarkan kegiatan serupa secara berkelanjutan dengan menyasar berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Malang.

“Pencegahan bullying tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan kepolisian agar anak-anak terlindungi dari perilaku perundungan,” pungkasnya. (*)

 Semarang — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.

Hal tersebut disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam. 

Menurutnya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade justru menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah Presiden.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar.

Ia menegaskan, daripada kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.

“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional sejak 1998.

Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkas Haedar.

 Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan bahwa PP Polri tetap memiliki komitmen tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Polri juga menyampaikan instruksi tegas agar seluruh purnawirawan Polri tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan posisi strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Wakapolri dalam sambutannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026, yang turut dihadiri para mantan Wakapolri, tokoh senior Polri, serta pimpinan organisasi purnawirawan TNI–Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa dukungan terhadap penguatan kedudukan Polri di bawah Presiden disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Polri.

“Dukungan ini menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melaksanakan transformasi secara menyeluruh. Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi strategis dalam memperkuat reformasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, dan berkeadilan,” tegas Wakapolri.

Wakapolri menambahkan, Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

“Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya sinergi antara Polri, para purnawirawan, akademisi, serta seluruh elemen bangsa dalam mengawal keberlanjutan transformasi Polri.

Melalui momentum Munas VI PP Polri ini, Wakapolri berharap semangat kebersamaan, pengabdian, dan loyalitas kepada bangsa dan negara terus terjaga, sekaligus memperkuat komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Transformasi Polri menuju Polri Presisi,” pungkas Wakapolri.

 Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusi dan telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif.

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara sah dalam konstitusi, serta telah mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta purnawirawan TNI AD, AL, dan AU, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.

Wakapolri menambahkan, secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan demi menjaga stabilitas dan marwah institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat.

Ia juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan yang bersifat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, Ketua PP Polri menyampaikan bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kepengurusan yang kini mencakup tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, hingga 1.566 ranting di seluruh Indonesia.

PP Polri juga mencatat pencapaian penting berupa kepemilikan penuh aset strategis Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit sebagai upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri menegaskan kembali doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

 SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. menegaskan komitmen Polda Jawa Timur (Jatim) dalam mendukung penuh Reformasi Kepolisian.

Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Kapolda Jatim saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI masa persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Mapolda Jawa Timur, Kamis (29/1/2026)

Irjen Pol Nanang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi III DPR RI serta keterbukaan institusinya terhadap masukan konstruktif dari parlemen.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Jawa Timur. Kami berkomitmen penuh mendukung semangat Reformasi Polri dan sangat terbuka terhadap setiap masukan, saran, maupun kritik konstruktif,” ujar Irjen Nanang.

Kapolda Jatim menegaskan dengan semangat Jogo Jatim, Polda Jawa Timur mendukung reformasi Polri serta komitmen 

pengimplementasian KUHP dan KUHAP yang baru. 

"Kami memastikan penerapan KUHP dan KUHAP dapat 

berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan, 

sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus 

menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum 

yang humanis dan berintegritas," tegas Irjen Nanang.

Kapolda Jatim menjelaskan, sepanjang tahun 2025 situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur terjaga aman dan kondusif. 

“Situasi aman dan kondusif di Jawa Timur dapat terwujud berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda se-Jawa Timur,” tegas Irjen Nanang

Irjen Pol Nanang juga menegaskan, Polda Jawa Timur siap mengawal kepastian hukum dan investasi di seluruh wilayah hukumnya.

“Polri Presisi siap mengawal investasi untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan setiap jengkal wilayah hukum Jawa Timur memiliki tradisi penegakan hukum yang kuat, terpercaya, dan tidak meragukan,” pungkas Irjen Nanang. (*)

 Memasuki hari ke-6 pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Tahun 2026, Taruna Akademi Kepolisian terus menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial terus dilaksanakan sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada Kamis, 29 Januari 2026, Taruna Akademi Kepolisian melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan yang berlokasi di Posko Samsat Aceh Tamiang. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di posko pengungsian.

Taruna Tingkat III Akademi Kepolisian, Intan Gustava Rongrean, menyampaikan bahwa dapur lapangan tersebut menyiapkan berbagai menu makanan bergizi untuk masyarakat.

“Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan memasak di dapur lapangan Posko Samsat Aceh Tamiang. Menu yang kami siapkan terdiri dari sayur, ikan, telur, serta nasi yang diperuntukkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, makanan yang disediakan ditujukan untuk sekitar 180 kepala keluarga atau kurang lebih 700 masyarakat yang berada di posko tersebut. Penyediaan makanan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pagi, siang, hingga malam hari.

“Harapan kami, makanan yang kami sediakan dari pagi, siang, dan malam ini dapat bermanfaat serta membantu meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Intan berharap kehadiran Taruna Akpol selama pelaksanaan Latsitardanus di Aceh Tamiang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami berharap sampai dengan tanggal 10 Februari nanti, keberadaan kami yang sedang melaksanakan Latsitardanus di Aceh Tamiang dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan dapur lapangan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Taruna Akademi Kepolisian dalam mendukung pemulihan pascabencana serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.