GRESIK – Jajaran Polres Gresik Polda Jawa Timur bersama Perhutani dan elemen masyarakat memperketat pengawasan kawasan hutan melalui sosialisasi preventif di Petak 88 RPH Panceng, Dusun Larangan, Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. 

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, melalui Kasi Humas Polres Gresik, Iptu Hepi Muslih Riza mengatakan, langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi dini menekan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Agenda edukasi yang berlangsung di kawasan wengkon LMDH Sumber Lestari ini melibatkan instansi lintas sektor. Mulai dari Ps. Kanit Binmas Polsek Panceng, Bripka Ahmad Wahyu Afrian, perwakilan RPH Panceng BKPH Kranji KPH Tuban Edi Purwono, tokoh agama K.H. Kholili, hingga puluhan warga pesisir hutan serta anggota Paguyuban Warung Magersari.

Iptu Hepi mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas mengibgatkan kepada masyarakat bahwa kondisi vegetasi yang mengering sangat rentan terhadap percikan api sekecil apa pun.

"Diimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan di area perimeter dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karaena cuaca panas dan angin kencang bisa membuat api kecil merembet menjadi kebakaran besar dalam hitungan menit," ujar Iptu Hepi.

Ia menegaskan bahwa perlindungan Hutan Panceng merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya bertumpu pada pundak kepolisian atau Perhutani. Warga diminta segera mengaktivasi sistem pelaporan cepat jika melihat adanya titik api (hotspot).

"Polres Gresik menyediakan kanal darurat 24 jam untuk penanganan cepat. Masyarakat dapat melapor melalui Call Center 110 atau hotline Lapor Kapolres Gresik (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006," pungkas Iptu Hepi. (*)

Bekasi - Kapolri menegaskan pentingnya membangun titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, dengan hak buruh untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Keseimbangan tersebut dinilai menjadi fondasi utama bagi hubungan industrial yang berkeadilan sekaligus terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di kawasan tersebut, serta unsur pemerintah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pengelola kawasan industri.

Kapolri mengapresiasi konsolidasi yang diselenggarakan FSPMI, terutama semangat perjuangan buruh yang semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog dengan pengusaha maupun pemerintah. Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen bersama menjaga ketertiban.

“Perlu diperoleh titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, serta harapan buruh untuk hidup sejahtera,” tegas Kapolri.

Ia menilai buruh tidak semata-mata dipandang sebagai faktor produksi, melainkan aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Karena itu, keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak-hak pekerja seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling menguatkan. Perusahaan yang sehat akan membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, sementara tenaga kerja yang terlindungi, terampil, dan produktif akan memperkuat daya saing dunia usaha.

Dalam konteks yang lebih luas, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi global turut memberi tekanan terhadap dunia usaha serta ketenagakerjaan. Situasi tersebut menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menghindari konflik hubungan industrial yang justru merugikan semua pihak.

Kapolri juga mengapresiasi pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang diawali pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut dipandang sebagai contoh positif pencarian titik temu secara konstruktif, dengan tetap menjunjung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak-hak buruh.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam serta besarnya pasar domestik Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Upaya itu perlu ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan vokasi seperti SMK Mitra Industri, agar pekerja Indonesia semakin kompetitif dan mampu mengisi posisi manajerial maupun strategis.

Di sisi lain, Kapolri mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas investasi. Praktik pungutan liar, premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti Polri. Dengan sinergi yang kuat, keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh diyakini dapat menjadi jalan bersama menuju Indonesia Emas 2045.

BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, premanisme, maupun berbagai tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.

Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri *Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)* di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang mengusung tema *“Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”* tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

*“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,”* ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.

*“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,”* kata Kapolri.

Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.

Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

PROBOLINGGO – Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik api diketahui mulai muncul di kawasan savana Blok Pengol, yang lokasinya berdekatan dengan Bukit Teletubbies sejak Kamis (10/9/2026) sore.

Merespons situasi darurat tersebut, Polres Probolinggo Polda Jatim bergerak cepat dengan menerjunkan personel gabungan untuk melokalisir amukan si jago merah agar tidak meluas ke area hutan sekitarnya pada Jumat (11/9/2026).

Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan sinergi seluruh pihak.

“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Bersama-sama kita lakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas,” tegas AKBP Rizki, Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Polres Probolinggo Polda Jatim dalam penanganan karhutla sebelumnya, di mana personel kepolisian ditempatkan di sejumlah sektor untuk mengendalikan penyebaran api sekaligus melokalisasi titik api.

Selain mengerahkan pasukan, Polres Probolinggo Polda Jatim juga menerjunkan inovasi berupa kendaraan dinas yang telah dimodifikasi menjadi tangki air berkapasitas 1.000 liter. 

Armada ini dikerahkan langsung menembus medan guna memasok kebutuhan air tim pemadam di titik-titik yang sulit dijangkau. 

Upaya pemadaman ini menghadapi tantangan berat akibat kondisi vegetasi yang kering dan embusan angin kencang. 

Kendati demikian, personel gabungan Polres Probolinggo Polda Jatim bersama instansi lintas sektor dan relawan terus bersiaga dan melakukan penyisiran guna mengantisipasi munculnya titik api baru.

Seiring dengan proses penanganan kebakaran, Polres Probolinggo Polda Jatim juga memperketat patroli dan memantau akses wisata di sekitar Gunung Bromo. 

Pihak kepolisian mengimbau para wisatawan maupun pelaku wisata untuk mematuhi pembatasan akses demi keselamatan bersama, serta meminta masyarakat bersabar hingga kawasan terdampak dinyatakan benar-benar aman dan kembali dibuka oleh otoritas berwenang. 

“Peran aktif masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama menjaga kawasan TNBTS dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin,” pungkas AKBP Rizki. (*)

BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri *Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)* di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

*“Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif. Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,”* ujar Kapolri.

Kegiatan bertema *“Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”* itu dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

Kapolri mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam dan pasar dalam negeri yang luas. Potensi tersebut harus diperkuat dengan iklim usaha yang sehat serta kepastian hukum.

Terpeliharanya keamanan kawasan industri tidak hanya memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional perusahaan serta lapangan pekerjaan bagi para buruh.

Hal tersebut semakin penting di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strateg, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang kerja yang semakin luas.

Kapolri memastikan Polri akan terus hadir menjaga keamanan agar investasi dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kapolri meminta para pelaku usaha tidak ragu mel melaporkan melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar, premanisme, maupun kejahatan lain yang mengganggu aktivitas perusahaan.

Setiap laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.

Selain keamanan, Kapolri menyebut hubungan industrial yang harmonis turut menentukan keberlangsungan dunia usaha. Setiap perbedaan antara pekerja dan perusahaan perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah.

Perusahaan juga dim harus mena menaati workers as strategic partners and assets, obey regulations, and fulfill workers' rights. On the other hand, workers are encouraged to improve professionalism, discipline, and work ethic to support company growth.

Kapolri menilai kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas keamanan merupakan tiga hal yang harus dijaga secara seimbang.

“Dengan semangat persatuan, kemitraan, saling menghormati, dan gotong royong, mari kita wujudkan dunia usaha yang maju, pekerja yang semakin sejahtera, dan stabilitas kamtibmas yang terjaga,” pungkas Kapolri.

PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH – Menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks, Polri memperkuat penanganan karhutla dengan menggabungkan kekuatan personel, teknologi, kendaraan khusus, peralatan pemadaman, perlindungan personel, serta rekayasa tata air gambut.

Hal tersebut terlihat saat Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung Posko Induk Penanganan Karhutla Polda Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).

Wakapolri tidak hanya melihat kesiapan personel, tetapi juga memeriksa berbagai sarana dan inovasi yang digunakan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses serta mempercepat pemadaman.

Kekuatan lapangan antara lain diperkuat 12 kendaraan double cabin yang dilengkapi tangki dan peralatan Karhutla, kendaraan AWC, Damkar dan tactical Karhutla, satu kendaraan Komodo, 14 sepeda motor modifikasi, serta satu ATV untuk mendukung mobilitas personel di medan sulit.

Pemantauan juga diperkuat dengan drone thermal yang dapat membantu mendeteksi sumber panas, terutama ketika titik api sulit terlihat secara kasatmata akibat asap atau kondisi medan.

Untuk mendukung pemadaman, disiapkan 3 unit pompa Alkon 3 inci, 75 unit Alkon 2 inci, dan 30 unit Alkon portable 1,5 inci. Kekuatan tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis selang, antara lain 50 roll selang spiral 3 inci, 100 roll spiral 2 inci, 100 roll spiral 1,5 inci, 100 roll canvas 2 inci, dan 100 roll canvas 1,5 inci.

Polri juga menyiapkan 150 konektor selang/nozzle, 100 hose adapter, 20 tool box kit, 100 fire beater dan 20 folding water tank.

Untuk menghadapi kondisi ekstrem di lapangan, keselamatan personel turut menjadi perhatian. Dukungan perlengkapan meliputi 40 pakaian anti-panas, 50 pasang sepatu anti-panas, 50 pasang sarung tangan anti-panas, 200 pasang boots, 63 tabung oksigen 6,7 kilogram, 187 tabung oksigen 2 kilogram, 25 set masker dan tabung oksigen, 400 masker asap, 50 senter jarak jauh dan 150 headlamp.

Polri juga menyiapkan 4.000 liter cairan X-Fire dari Slog Polri, tiga generator berkapasitas 5.000 watt, 50 backpack, serta dua unit Wontech untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan.

Namun, pendekatan Polri tidak berhenti pada pemadaman. Karhutla di lahan gambut membutuhkan strategi yang menyentuh sumber persoalan, terutama pengelolaan air.

Kondisi muka air gambut yang ideal berada sekitar 40 sentimeter, sementara di sejumlah wilayah Kalteng mencapai sekitar 120 sentimeter. Karena itu, strategi dilakukan melalui penyekatan kanal, pengisian kembali air, sumur bor, embung dan pembukaan akses agar wilayah rawan dapat ditangani lebih cepat.

Saat ini terdapat 220 sumur bor dan 104 embung air yang menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi karhutla.

Strategi tersebut menjadi penting karena Kalteng menghadapi tekanan kebakaran yang tinggi. Data terbaru menunjukkan 107.309 hotspot, 2.819 firespot dan 9.228,04 hektare lahan terbakar, dengan konsentrasi kebakaran tertinggi berada di Kotawaringin Timur.

Kondisi udara juga menjadi perhatian. AQI Palangka Raya mencapai 3.242 atau berada pada kategori “Sangat Berbahaya”, sehingga penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat sekaligus melindungi personel dan masyarakat dari dampak asap.

Di tengah fenomena El Nino yang sangat kuat pada Agustus–September 2026, Polri mengubah pendekatan dari sekadar respons setelah api muncul menuju pola penanganan yang lebih menyeluruh: deteksi dini, pencegahan, pemadaman cepat, mitigasi gambut, teknologi, edukasi masyarakat, kolaborasi dan penegakan hukum. Pendekatan multi-aspek tersebut juga menjadi bagian dari arahan Wakapolri dalam penguatan penanganan karhutla.

Penguatan teknologi tersebut berjalan bersamaan dengan penguatan sumber daya manusia. Di Kalteng terdapat 59 Serdik, terdiri atas 40 Sespimmen, 12 Sespimti dan 7 SPPK, yang mendukung edukasi, penyuluhan, pendampingan serta memberikan masukan berdasarkan kondisi lapangan.

Di tingkat yang lebih luas, 322 personel yang terdiri dari 64 Sespimti, 207 Sespimmen, 29 SPPK dan 22 pendamping juga ditugaskan dalam penguatan edukasi, penyuluhan dan pencegahan karhutla di enam Polda. 

Sementara itu, kelompok 198 personel peserta didik merupakan kelompok penugasan berbeda. Angka tersebut tidak digabungkan dengan 322 personel maupun 59 Serdik yang berada di Kalteng.

Bagi Polri, teknologi dan peralatan hanyalah salah satu bagian dari solusi. Efektivitas penanganan karhutla ditentukan oleh kemampuan menggabungkan data, personel, teknologi, kondisi ekologi, masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam satu strategi yang bekerja sampai tingkat tapak.

Dengan pendekatan tersebut, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni dan masyarakat terus memperkuat upaya agar setiap titik api dapat dideteksi lebih cepat, ditangani lebih dini, dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

“Usaha maksimal wajib dilaksanakan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Wakapolri.

Probolinggo - Polisi terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kali ini, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kedopok, Polsubsektor Kedopok, memantau lahan jagung di wilayah Kedopok, Kota Probolinggo.

Monitoring dilakukan oleh Bripka Taufik Akbar di lahan jagung kawasan Jalan Mahakam, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Selain memantau perkembangan lahan, polisi juga menyambangi warga sekaligus memberikan pembinaan. Warga diajak ikut mendukung program ketahanan pangan serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kapolsubsektor Kedopok Ipda Hari Dwi Tjahjono mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan. Polisi juga berupaya mendampingi masyarakat dalam berbagai program yang berdampak langsung bagi warga.

"Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk melalui pendampingan di sektor pertanian. Kami berharap program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Hari.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga diimbau segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas jika menemukan kendala dalam bidang pertanian maupun gangguan kamtibmas.

Melalui kegiatan sambang dan monitoring tersebut, komunikasi antara polisi dan masyarakat diharapkan semakin terjalin. Dengan begitu, situasi keamanan di lingkungan masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung keberhasilan program ketahanan pangan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif.