JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap 199 personel yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, di antaranya Wakabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.

Pada jabatan Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan digantikan Brigjen Pol Anom Setyadji. Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto dipercaya sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dijabat Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pejabat berikutnya untuk melanjutkan program dan meningkatkan kinerja sesuai bidang tugas masing-masing.

Kepada para pejabat yang mendapat amanah baru, Johnny berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesinambungan program yang telah dilaksanakan.

“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus sejalan dengan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri "Polisi Bersama Masyarakat". Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny.

SURABAYA – Estafet kepemimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi berlanjut. Irjen Pol Nanang Avianto menyerahkan Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam rangkaian upacara penyerahan Pataka dan Laporan Kesatuan (Lapsat) di Mapolda Jatim, Minggu (11/10/2026).

Dalam amanatnya, Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan bahwa serah terima jabatan Kapolda Jawa Timur sebelumnya telah dilaksanakan di Mabes Polri pada Jumat lalu. Rangkaian kegiatan di Mapolda Jatim menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas Polda Jawa Timur.

Irjen Pol Nanang menyampaikan bahwa Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" mengandung nilai pengabdian yang harus terus dijaga oleh seluruh personel Polda Jawa Timur dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks. Karena itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga kepercayaan publik serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Nanang juga menyampaikan kebanggaannya atas penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada Pataka Polda Jawa Timur.

Ia mengapresiasi kerja keras, dedikasi dan kolaborasi seluruh jajaran selama dirinya memimpin Polda Jawa Timur, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

Selanjutnya, Irjen Pol Nanang Avianto akan mengemban tugas baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

"Saya sangat berharap dedikasi dan dukungan serupa juga diberikan kepada Kapolda Jatim yang baru, agar seluruh kebijakan dan tugas pokok kepolisian di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik," ujar Irjen Pol Nanang.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolda Jatim. Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur membutuhkan kebersamaan, kekompakan dan dukungan seluruh jajaran.

"Insyaallah, dengan bantuan rekan-rekan sekalian, saya siap melaksanakan tugas sebagai Kapolda Jatim yang diamanahkan kepada saya," tegas Irjen Pol Dekananto.

Ia menekankan bahwa Polda Jawa Timur harus mampu menjawab berbagai tantangan tugas sekaligus mendukung program pemerintah dan kebijakan Kapolri melalui penguatan kehadiran Polri bersama masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan tugas, menurutnya, membutuhkan soliditas internal sekaligus sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas nantinya, saya mohon dukungan dari seluruh personel Polda Jatim dan jajaran. Saya berharap dengan kebersamaan dan kekompakan itu, semua tantangan tugas akan dapat diatasi dengan baik," tuturnya.

Irjen Pol Dekananto juga menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Irjen Pol Nanang Avianto atas dedikasi dan berbagai capaian selama memimpin Polda Jawa Timur.

Ia berkomitmen melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun serta mengajak seluruh personel mempertahankan semangat pengabdian, ketulusan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Upacara tersebut dihadiri para Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres, Kapolresta dan Kapolrestabes jajaran, personel Polri dan ASN Polda Jawa Timur, serta sejumlah tokoh masyarakat. (*)

SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar prosesi penyambutan Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, di Mapolda Jawa Timur, Minggu (11/10/2026).

Prosesi diawali dengan pengalungan bunga kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dan istri, Ny. Lenia Dekananto, dilanjutkan dengan jajaran kehormatan serta tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada pimpinan baru Polda Jawa Timur.

Nuansa budaya Jawa Timur turut mewarnai rangkaian penyambutan melalui penampilan seni jaranan dan Reog Ponorogo.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Jatim, para Kapolres jajaran, personel Polri, serta ASN Polda Jawa Timur.

Momen penuh haru juga terlihat ketika Irjen Pol Dekananto yang didampingi kedua orang tuanya mendorong kursi roda sang ibu dan kemudian bersimpuh melakukan sungkem sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.

Usai prosesi penyambutan, Irjen Pol Dekananto menyampaikan rasa syukur atas amanah yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin Polda Jawa Timur.

“Pertama-tama, kehadiran saya di Polda Jawa Timur ini merupakan amanah dari Allah SWT. Amanah ini menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk bisa menjalankannya dengan baik,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Ia menegaskan akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun oleh Kapolda Jawa Timur sebelumnya, Irjen Pol Nanang Avianto.

“Banyak hal positif yang sudah diperkuat dan ditinggalkan oleh Irjen Pol Nanang Avianto untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Tentu saya akan melanjutkan hal-hal positif tersebut,” ungkapnya.

Irjen Pol Dekananto juga menegaskan komitmennya untuk mendorong Polda Jawa Timur semakin humanis, dekat dengan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang semakin baik.

Ia sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan kepolisian.

“Apabila saya dan seluruh jajaran Polda Jawa Timur melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam bertindak, saya mohon dimaafkan dan diberikan koreksi. Kami akan merespons dan menindaklanjuti masukan tersebut,” tegasnya.

Selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan juga menjadi salah satu perhatian Kapolda Jatim.

Secara khusus, Irjen Pol Dekananto memberikan perhatian terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat keras daftar G yang berpotensi memberikan dampak buruk, terutama terhadap generasi muda.

“Salah satu atensi saya adalah peredaran obat keras daftar G. Saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat-obatan tersebut karena penyalahgunaannya dapat menjadi salah satu pemicu kenakalan remaja, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Kapolda Jatim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.

“Saya dan keluarga mohon diterima oleh seluruh warga Jawa Timur. Insyaallah, dari lubuk hati yang paling dalam, saya akan berusaha menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

MOJOKERTO – Sebagai wujud komitmen membangun komunikasi konstruktif dengan pekerja transportasi online, Polres Mojokerto Polda Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) Angkutan Online. Forum strategis ini membahas payung hukum baru serta optimalisasi peran ojek online (ojol) sebagai garda penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tersebut dihadiri lintas instansi dan stakeholder strategis, pada Kamis (08/10/2026) .

Kapolres Mojokerto, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M., mendelegasikan jalannya acara kepada Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Bernardus Bagas Simarmata, S.Tr.K., S.I.K., M.S.S.S.

Turut hadir perwakilan Dit Intelkam Polda Jatim Iptu Suparno, Kapolsek Trawas AKP Wildhan Indra Pramono, Kasat Intelkam AKP Danny Prastiansyah, Kasat Binmas AKP Didit Setiawan, perwakilan Dishub Provinsi Jatim Eva, serta Pimpinan Gojek Nasional/Jatim Charly Raya bersama jajaran manajemen dan mitra driver.

Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Bernardus Bagas Simarmata, menegaskan bahwa FGD ini merupakan langkah konkrit Polri dalam memastikan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja transportasi online. 

AKP Bagas menyebut, ojol bukan sekadar mitra transportasi, melainkan bagian penting dari ekosistem keamanan.

"Payung hukum bagi ojol saat ini semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online,"jelas AKP Bagas.

Menurut AKP Bagas, regulasi tegas ini menetapkan pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja platform yang berhak atas jaminan sosial, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta pembagian pendapatan yang lebih adil.

Dalam regulasi terbaru tersebut, potongan pihak aplikator yang sebelumnya mencapai 20 persen kini dibatasi maksimal menjadi 8 persen. Artinya, minimal 92 persen pendapatan murni menjadi hak pengemudi. 

AKP Bagas menilai kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan negara yang wajib dikawal di tingkat daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para mitra di Kabupaten Mojokerto.

Selain sisi kesejahteraan, AKP Bagas menekankan pentingnya peran ojol sebagai "mata dan telinga" Polri di jalan raya. Dengan mobilitas tinggi dan sebaran luas hingga pelosok desa, mitra ojol merupakan aset strategis dalam mempercepat penyampaian informasi terkait Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan.

"Kami juga terus berinovasi mendukung keselamatan mitra ojol. Salah satunya melalui pembangunan Station Police Kenanten yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat melepas lelah bagi para driver, serta pembuatan jalur penyelamat di tikungan Gotekan Pacet untuk mengantisipasi rem blong," ungkapnya.

AKP Bagas juga mengimbau para mitra ojol agar selalu mengenakan atribut keselamatan lengkap saat berkendara. Ia mengajak komunitas transportasi online untuk selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan ketimbang langsung melakukan aksi demonstrasi.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun kesepahaman bahwa perlindungan hukum dan kesejahteraan ojol berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Ketika pekerja merasa aman terlindungi, mereka akan lebih optimal membantu menjaga keamanan lingkungan," pungkas AKP Bagas.

Sementara itu, Pimpinan Gojek Nasional/Jatim, Charly Raya, menyambut baik forum yang diinisiasi oleh Polres Mojokerto ini. Ia mengungkapkan momen FGD sangat krusial untuk menyelaraskan komunikasi antar-instansi agar tidak terjadi miskomunikasi terkait aturan tarif, potongan aplikasi, hingga mekanisme kemitraan.

Charly menambahkan bahwa Gojek telah memiliki Satgas internal yang siap membantu mitra saat menghadapi kendala operasional, seperti suspend akun sepihak, order fiktif, hingga masalah keamanan di jalan raya. (*)

MALANG KOTA – Polresta Malang Kota Polda Jatim terus berkomitmen memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang. Upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian aksi sosial dan program sambang warga yang digelar secara konsisten di wilayah Kota Malang.

Pendekatan secara jemput bola ini dilakukan untuk mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Tujuannya tidak hanya untuk membangun kepedulian sosial, tetapi juga menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Malang Kota agar tetap aman dan kondusif.

Salah satu aksi nyata ditunjukkan Polresta Malang Kota Polda Jatim dengan menggelar kegiatan sarapan bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan Jalan Raya Balearjosari, Kecamatan Blimbing, pada Jumat (9/10/2026) yang lalu.

Kegiatan ini menyasar warga setempat, pekerja informal, hingga para pengendara yang melintas di kawasan tersebut.

Sedikitnya 450 porsi makanan siap saji disiapkan agar masyarakat dapat menikmati sarapan bersama. 

Di saat yang sama, warga juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Malang Kota.

Wakapolresta Malang Kota, AKBP Alex Sandi Siregar, yang hadir langsung didampingi Kapolsek Blimbing Kompol Enggarani Laufria menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya soal penegakan hukum dan keamanan, melainkan juga tentang kepedulian sosial.

"Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan konkret yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar AKBP Alex di sela-sela kegiatan.

AKBP Alex menambahkan, momentum sosial seperti ini menjadi ruang bagi kepolisian untuk berinteraksi langsung, serta mendengar dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah warga. Melalui komunikasi dua arah ini, sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dapat terbangun lebih kuat.

Dalam aksi medisnya, tim Sidokkes Polresta Malang Kota memberikan layanan pemeriksaan fisik dasar serta membagikan vitamin dan suplemen gratis, khususnya bagi warga lanjut usia (lansia).

Kasidokkes Polresta Malang Kota, dr. Wiwin Indriani, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh.

"Melalui perpaduan kegiatan sarapan bersama dan cek kesehatan gratis ini, kami berharap manfaat dari pelayanan kepolisian dapat dirasakan secara nyata dan lebih luas oleh masyarakat," pungkas dr. Wiwin. (*)

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.

Probolinggo - Polisi menyambangi petani di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong dukungan terhadap program ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat.

Sambang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumber Wetan, Aipda A. Yunus, di Jalan Nanas, Kelurahan Sumber Wetan, Jumat (9/10/2026) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, Yunus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada petani. Warga juga diajak ikut menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman.

Selain itu, polisi mengimbau petani menyampaikan kendala maupun masukan terkait pertanian melalui Bhabinkamtibmas. Informasi tersebut nantinya dapat diteruskan kepada penyuluh pertanian untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

Kapolsubsektor Kedopok Ipda Hari Dwi Tjahyono mengatakan sambang menjadi salah satu upaya Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menyerap informasi langsung dari warga.

"Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk mendampingi para petani. Jika ada kendala atau masukan terkait pertanian, silakan disampaikan kepada Bhabinkamtibmas agar dapat dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian," kata Hari.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor apabila terjadi gangguan kamtibmas.

"Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif. Jika terjadi gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan polisi, masyarakat bisa segera menghubungi Bhabinkamtibmas," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.