Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.

Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.

Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Penyerahan kendaraan dilakukan langsung oleh Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, di salah satu tempat kejadian perkara (TKP) pencurian di Jalan Raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Rabu (11/11/2026).

Pengembalian ini merupakan wujud nyata keberhasilan jajaran Satreskrim Polres Lumajang Polda Jatim dalam membongkar empat perkara curanmor selama kurun waktu dua pekan hingga satu bulan terakhir. 

Kasus tersebut terjadi di empat wilayah berbeda, yakni Kecamatan Yosowilangun, Tekung, Padang, dan Candipuro. Selain menyita empat sepeda motor sebagai barang bukti, polisi juga meringkus empat tersangka berinisial FZ, SAK, SD, dan RH.

"Alhamdulillah, Satreskrim Polres Lumajang telah mengungkap empat perkara curanmor di tempat yang berbeda. Penyerahan sengaja kami lakukan di Desa Tukum karena lokasi ini merupakan salah satu TKP pencurian," ujar AKBP Riki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para tersangka merupakan pemain lama yang kerap beraksi dan telah menjadi target operasi kepolisian. 

Dalam melancarkan kejahatannya, pelaku menggunakan dua modus utama, yakni mengincar kendaraan yang kuncinya masih menggantung serta merusak rumah kunci kontak sepeda motor. 

"Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan penadah,"kata AKBP Riki.

Salah satu korban, Faizatul Qomariyah (20), mengaku sangat bersyukur karena sepeda motornya yang hilang tujuh bulan lalu saat dirinya bekerja di warung kini kembali utuh.

"Terima kasih kepada Polres Lumajang yang sudah mengembalikan sepeda motor saya dalam keadaan utuh dan gratis tanpa biaya sepeser pun," tutur Faizatul. 

Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. (*)

Hal tersebut disampaikan Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana, S.H., S.I.K., M.K.P., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu (11/11/2026), di Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kota Serang.

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut, Mayndra membawakan materi bertajuk Digital Literacy & Counter Terrorism: Peran Mahasiswa di Era Disinformasi.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan perkembangan ancaman terorisme global, potensi radikalisme di Indonesia, serta keterkaitan antara intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ia juga menguraikan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ekstrem melalui konten provokatif, manipulasi informasi, dan narasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat.

“Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mengenali informasi yang menyesatkan, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai ruang digital justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, maupun paham kekerasan,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi tersebut.

Menurutnya, literasi digital tidak cukup hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus disertai kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang dikonsumsi maupun disebarluaskan.

Selain membahas ancaman IRET di masyarakat, Mayndra turut menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan internal Polri agar setiap personel terhindar dari paparan paham intoleran dan radikal. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme personel sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Pencegahan tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membangun lingkungan yang toleran, menjaga persatuan, dan memperkuat ketahanan terhadap pengaruh paham ekstremisme,” menjadi pesan penting dalam penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga menjadi pelopor literasi digital dan agen perubahan yang mampu menghadirkan narasi positif di tengah masyarakat.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan diharapkan dapat memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus membangun ruang digital yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyebaran paham kekerasan.

Peluncuran nasional program tersebut dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11), dengan dihadiri pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berada di angka 4,75 persen atau setara 7,38 juta jiwa. Namun, Provinsi Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran sebesar 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat," papar Suyudi di Bandung.

Suyudi menjelaskan, program Poliran diinisiasi berdasarkan pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Skema tersebut kini diekspansi menjadi kebijakan nasional yang berfokus pada penyelarasan potensi tematik tiap-tiap daerah.

Untuk wilayah Jawa Barat, Poliran mengawali langkahnya melalui uji kompetensi dan penyaluran sertifikasi kredibel bagi profesi Satuan Pengamanan (Satpam). Penguatan legalitas dan kompetensi ini ditargetkan mampu meningkatkan daya saing pencari kerja di pasar industri Jawa Barat yang masif.

Ke depan, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal keberlanjutan program Poliran dengan membangun basis data (database) pencari kerja yang akurat serta terhubung langsung dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.

"Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah," pungkasnya.

Kegiatan sambang dan monitoring tersebut dilaksanakan di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 16.15 WIB. Tiga personel yakni Aiptu Mujiantoro, Aipda Primada, dan Briptu Ridho tampak mengecek langsung kondisi tanaman jagung sembari berbincang hangat dengan para petani setempat.

Kapolsubsektor Kanigaran Ipda Iwan Hardi mengatakan, giat silaturahmi ini merupakan wujud dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Personel kami turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan memonitor perkembangan tanaman jagung yang sudah ditanam petani. Kami juga memberikan motivasi agar petani terus meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan yang baik, sehingga hasil panennya nanti bisa optimal," ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Selain fokus pada sektor pertanian, lanjut Iwan, kehadiran polisi di tengah kelompok tani juga bertujuan memperkuat sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan sekitar.

"Kami turut menyampaikan imbauan kamtibmas kepada pemilik lahan dan warga sekitar. Kami mengajak mereka untuk senantiasa menjaga keamanan lingkungan pertanian, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta merawat kerukunan antarwarga," jelasnya.

Kehadiran petugas di sore hari tersebut mendapat respons positif dari kelompok tani maupun masyarakat sekitar. Selama kegiatan pemantauan berlangsung, situasi di kawasan pertanian Jalan Citarum terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Silaturahmi yang berlangsung di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, para Kapolri dan Wakapolri pada masanya, para sesepuh Polri, pejabat utama Mabes Polri, serta keluarga besar PP Polri. Hadir pula 34 pengurus daerah dan perwakilan dari 49 paguyuban purnawirawan.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan momentum memperkuat ikatan sejarah, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan serta masa depan Polri.

“Soliditas yang sesungguhnya bukan berarti saling melindungi ketika melakukan kesalahan. Soliditas yang sesungguhnya adalah saling mengingatkan agar tidak ada anggota keluarga besar Polri yang mencederai kehormatan institusi,” tegas Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.

Ia juga mengajak keluarga besar PP Polri untuk berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan reformasi melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas kepemimpinan, pengawasan, pembinaan generasi muda, serta pemberian masukan konstruktif bagi institusi. Menurutnya, pengalaman para senior merupakan modal penting bagi generasi Polri saat ini.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa silaturahmi akan terus diaktualisasikan bersama seluruh anggota PP Polri sebagai wujud kepedulian dan soliditas lintas generasi. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam melakukan pembenahan internal, termasuk penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

“Kami berharap agar secara profesional, akuntabel, transparan untuk pengelolaan kasus ini, jangan lagi menjadi polemik. Harus tegas, jangan ada keraguan terhadap apa yang dilakukan oleh Polri,” ujar Bambang Hendarso Danuri.

Melalui kegiatan ini, PP Polri diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara generasi Polri aktif dan purnawirawan, sekaligus memperkuat persaudaraan, menjaga marwah institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan reformasi Polri dan peningkatan kepercayaan masyarakat.