Select Menu

aktual

aktual

Ads

TERKINI

Lorem 1

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

NGANJUK – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, dipastikan telah padam total sejak Minggu (20/9/2026). 

Meski situasi telah terkendali, Polres Nganjuk Polda Jatim bersama tim gabungan tetap menyiagakan personel di lapangan guna mengantisipasi potensi munculnya kembali bara api (re-ignition).

Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, S.H., S.I.K., M.I.K. menyatakan bahwa kepastian ini diperoleh berdasarkan hasil penyisiran intensif tim gabungan, baik melalui jalur darat maupun pantauan udara di seluruh lokasi terdampak.

"Melalui upaya pemadaman intensif, seluruh area yang sebelumnya terbakar kini sudah berhasil dijinakkan," ujar AKBP Suria, Selasa (22/9/2026).

Di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gedangklutuk, amukan api sebelumnya sempat melahap tiga titik utama. Area tersebut meliputi Petak 24 seluas kurang lebih 7 hektare, Petak 23C seluas 5 hektare, dan Petak 18C seluas 5 hektare.

Hingga saat ini, pantauan digital melalui aplikasi SIPONGI KLHK juga menunjukkan hasil nol titik panas (hotspot) di kawasan Gunung Wilis. Secara visual, kepulan asap yang sebelumnya membubung di sekitar wilayah RPH Gedangklutuk dilaporkan telah hilang sepenuhnya.

Atas keberhasilan ini, Kapolres Nganjuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada seluruh elemen yang telah bahu-membahu di lapangan, mulai dari TNI, pemerintah daerah, BPBD, Perhutani, hingga relawan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penanganan dan pemantauan Karhutla Gunung Wilis. Peran aktif masyarakat sangat besar dalam menjaga kondisi wilayah agar kembali aman,” ungkap AKBP Suria.

Kendati api sudah padam, AKBP Suria tetap mengimbau masyarakat maupun relawan lintas instansi yang hendak beraktivitas atau membantu pemantauan di sekitar lokasi untuk melapor terlebih dahulu di posko utama di Balai Desa Ngliman.

"Langkah ini penting agar pergerakan personel dan relawan di lapangan dapat tetap terdokumentasi serta terkoordinasi dengan aman," terangnya.

Menutup keterangannya, perwira menengah Polri ini mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya karhutla susulan dengan memanfaatkan layanan kepolisian darurat.

“Jika masyarakat menemui, melihat, atau mendapatkan informasi terkait adanya titik api maupun kepulan asap baru, segera laporkan kepada petugas terdekat atau melalui Call Center Polri 110. Informasi sekecil apa pun sangat berharga agar kita bisa melakukan penanganan secara cepat dan terukur,” pungkasnya.(*)


 

JEMBER — Semangat pengabdian dan kepedulian sosial mewarnai Tasyakuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar Polres Jember Polda Jatim, Selasa (22/9/2026). 

Ratusan peserta memadati Gedung Bhayangkara di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang, Jember, guna menghadiri acara yang mengusung tema “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri” tersebut.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Jember, pengurus Bhayangkari, perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama Jember, KH. Musoddiq Fikri Farouq (Gus Fikri) serta berbagai elemen masyarakat. 

Dalam sambutannya, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel Satlantas Polres Jember atas dedikasi dan tanggung jawab mereka selama ini. 

AKBP Alaiddin menekankan pentingnya mempertahankan capaian positif sekaligus terus mengevaluasi kekurangan demi meningkatkan mutu pelayanan publik.

“Terus bangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas AKBP Alaiddin.

Ia berharap momentum hari jadi Lalu Lintas Bhayangkara yang ke-71 ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel untuk menghadirkan pelayanan lalu lintas yang lebih humanis, responsif, dan prima.

Tidak sekadar menjadi ajang refleksi, tasyakuran ini juga direalisasikan melalui aksi nyata. Polres Jember Polda Jatim menyalurkan sejumlah bantuan sosial, di antaranya kursi roda bagi korban disabilitas akibat kecelakaan lalu lintas, paket sembako untuk komunitas ojek online (ojol), serta santunan kepada anak yatim piatu.

Suasana khidmat kian terasa saat Gus Fikri menyampaikan tausiah agama dan memimpin doa bersama. 

Sebagai puncak acara, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kapolres yang diserahkan secara simbolis kepada personel Satlantas paling senior dan termuda.

Melalui peringatan HUT ke-71 ini, Polres Jember Polda Jatim kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dan terus bertransformasi menjadi sosok Polantas yang semakin dekat, mengayomi, dan dicintai masyarakat.(*)


 

Jakarta – Polri terus memperkuat tata kelola melalui pengayaan gagasan dan implementasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satunya melalui pembahasan buku Police Governance yang mengangkat berbagai perspektif mengenai penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola sumber daya manusia, serta kesiapan kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi materi bedah buku Police Governance di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Diskusi dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., dan Dr. Riant Nugroho, M.Si.

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan praktis kepolisian, khususnya dalam memperkuat implementasi rekomendasi KPRP di bidang tata kelola.

Jimly: Penguatan Institusi Menjadi Fondasi Tata Kelola

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya institution building atau pembangunan institusi dalam penguatan police governance.

Menurut Jimly, modernisasi institusi tidak semata-mata diukur dari perkembangan struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.

“Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi.”

Jimly menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat disusun lebih sederhana sepanjang fungsi dan kapasitas kelembagaan tetap kuat.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan rekomendasi secara kontekstual dengan memperhatikan dinamika politik, kondisi kelembagaan, perkembangan sosial, serta perubahan lingkungan strategis.

Menurut Jimly, penguatan tata kelola juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar rekomendasi yang ada dapat terus dielaborasi dan memberikan kontribusi bagi penguatan institusi.

Wakapolri: Rekomendasi Diterjemahkan Menjadi Langkah Nyata

Wakapolri mengatakan buku Police Governance diarahkan bukan sekadar sebagai dokumen konseptual, tetapi sebagai bagian dari pengayaan pemikiran dalam memperkuat tata kelola dan transformasi Polri.

“Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, setiap program transformasi perlu memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan ukuran tersebut, pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga kebijakan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Penguatan Tata Kelola Hingga Tingkat Polsek

Wakapolri menekankan bahwa penguatan tata kelola perlu dirasakan hingga tingkat kewilayahan.

Evaluasi kebijakan secara berkala dan berjenjang hingga Polsek diperlukan untuk melihat kondisi riil implementasi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang dirumuskan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan kapasitas Polsek menjadi perhatian, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda dengan wilayah perkotaan.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah,” jelasnya.

Di bidang SDM, Wakapolri menekankan penguatan sistem merit dengan menjadikan hasil asesmen dan capaian kinerja sebagai bagian penting dalam penempatan maupun mutasi jabatan.

Rekomendasi KPRP Diperkaya dalam Perspektif Police Governance

Rekomendasi KPRP bidang tata kelola menjadi salah satu perspektif yang dibahas dalam kerangka Police Governance.

Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, tata kelola SDM, penyederhanaan struktur, pengukuran kinerja, kolaborasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Melalui forum tersebut, rekomendasi KPRP ditempatkan sebagai bagian dari proses dialog, pengayaan, dan pengembangan pemikiran untuk mendukung penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Mengantisipasi Perubahan Ruang Keamanan

Dalam diskusi tersebut, Jimly juga menyoroti perkembangan konsep kedaulatan yang tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah darat dan laut, tetapi juga mencakup ruang udara dan ruang digital.

Perkembangan teknologi komunikasi, frekuensi, satelit, dan data membawa konsekuensi terhadap kewenangan, keamanan, serta penegakan hukum.

Hal ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan institusi kepolisian menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Dr. Riant Nugroho, M.Si., menambahkan bahwa semakin luasnya aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian di ruang digital menjadikan isu kedaulatan digital semakin relevan.

Menurutnya, perkembangan ruang digital dan ruang udara dapat melahirkan bidang tugas sekaligus tantangan baru bagi kepolisian, yang berkaitan dengan keamanan, komunikasi, data, perekonomian, hingga kepentingan strategis negara.

Dibawa ke Pendidikan Calon Pemimpin Polri

Wakapolri juga mendorong agar buku Police Governance disosialisasikan dan dibedah di lingkungan pendidikan Polri, khususnya Sespim.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif calon pemimpin Polri mengenai tata kelola, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, serta tantangan kepolisian di masa depan.

Dengan mempertemukan perspektif akademik, rekomendasi kebijakan, dan pengalaman implementasi, Police Governance diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola Polri secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, penguatan police governance diarahkan untuk membangun institusi yang semakin adaptif, profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan zaman.


 

BLITAR – Personel Polwan Polres Blitar Polda Jatim menunjukkan sisi humanis dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Kanigoro, pada Senin (21/9/2026).

Sejak awal kedatangan sekitar 200 orang yang terdiri dari petani dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait reforma agraria tersebut, para srikandi Bhayangkara ini langsung menyambut massa aksi dengan senyuman ramah dan sapaan yang santun. 

Di tengah terik matahari, personel Polwan Polres Blitar Polda Jatim dengan telaten membagikan air minum gratis kepada para peserta aksi guna menjaga kenyamanan dan mendinginkan suasana.

Tidak hanya itu, wujud kepedulian nyata juga terlihat di akhir acara. Setelah orasi selesai, para Polwan secara sukarela membaur dan mengajak warga bergotong-royong memungut serta membersihkan sisa sampah di lokasi kegiatan. 

Langkah persuasif ini mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir dalam aksi menyampaikan aspirasi tersebut.

Kapolres Blitar, AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa seluruh personel di lapangan diinstruksikan untuk selalu mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis.

"Kami berkomitmen penuh untuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengamanan berbasis humanis ini kami lakukan demi menciptakan ruang yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak," ujar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution.

Kehadiran aktif Polwan Polres Blitar Polda Jatim di lini terdepan pengamanan ini terbukti ampuh memperkuat komunikasi dua arah. 

Melalui sentuhan pendekatan berbasis hati, aksi penyampaian pendapat tersebut dapat berjalan lancar hingga massa membubarkan diri dengan tertib. (*)


 

MALANG KOTA — Menyambut Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang jatuh pada 22 September 2026, Satlantas Polresta Malang Kota Polda Jatim menggelar doa bersama dengan komunitas pengemudi ojek online (ojol) se-Kota Malang pada Senin (21/09/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi lalu lintas tahun ini yang mengusung tema besar, “Polantas Presisi, Mengabdi untuk Negeri”.

Hadir langsung di lokasi acara, Kasatlantas Polresta Malang Kota Kompol Rio Angga Prasetyo, didampingi Kanitkamsel Iptu Juana Gita beserta jajaran personel Unit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota.

Kompol Rio Angga Prasetyo menjelaskan bahwa selain sebagai wujud rasa syukur, agenda ini dirancang khusus untuk mempererat tali silaturahmi serta membuka ruang komunikasi yang lebih cair antara kepolisian dan para pelaku transportasi online.

"Rekan-rekan ojol yang setiap hari beraktivitas di jalanan Kota Malang adalah mitra strategis kami dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)," ujar Kompol Rio.

Ia juga menegaskan bahwa momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tidak sekadar diperingati dengan seremonial belaka. Satlantas Polresta Malang Kota berkomitmen menghadirkan program-program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari aksi sosial kemanusiaan, edukasi berkendara, hingga gerakan yang mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

Melalui pendekatan humanis ini, Polantas berharap bisa memangkas jarak dengan warga sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

“Kami ingin hari jadi ini diisi dengan aksi nyata yang berdampak. Harapannya, kehadiran Polantas semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan sinergi dengan berbagai elemen kota, termasuk komunitas ojol, berjalan semakin kuat,” pungkas Kompol Rio. (*)


 

JAMBI – Polda Jambi terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya melalui respons cepat Satuan Brimob Polda Jambi dalam menangani Karhutla di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) pada Senin, (21/09/2026)

Dansata Brimob Polda Jambi Kombes Pol. Budi Hidayat, S.I.K., memimpin langsung kegiatan penanganan Karhutla di kawasan tersebut, tepatnya di Posko Berbak.

Dalam penanganan tersebut, Satbrimob Polda Jambi menggunakan 70 dirigen atau sebanyak 1.400 liter cairan X-Fire SILOG POLRI 01 sebagai bagian dari upaya mempercepat pemadaman dan mencegah api meluas.

Cairan X-Fire merupakan inovasi Slog Polri yang digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut. Formula tersebut memiliki sejumlah keunggulan dalam membantu proses pemadaman secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu keunggulannya adalah efisiensi penggunaan air. Dengan komposisi campuran 800 liter air dan 200 liter formula X-Fire, sebanyak 1.000 liter campuran disebut memiliki efektivitas setara dengan 5.000 liter air murni.

Selain itu, formula X-Fire dirancang untuk dapat meresap ke dalam tanah gambut dan membantu meredam bara api di bawah permukaan. Penggunaan cairan tersebut juga ditujukan untuk mendinginkan area yang terbakar sehingga dapat membantu mencegah api kembali menyala.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, penggunaan sarana dan metode penanganan yang tepat menjadi bagian dari upaya Polda Jambi mempercepat penanggulangan Karhutla, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan gambut.

“Polda Jambi terus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan sarana yang tersedia dalam penanganan Karhutla. Penggunaan cairan X-Fire oleh Satbrimob Polda Jambi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemadaman, mendinginkan area yang terbakar serta mencegah api kembali menyala,” ujar Kabid Humas

Menurutnya, penanganan Karhutla di kawasan gambut membutuhkan langkah yang cepat dan tepat karena api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah dan berpotensi kembali muncul apabila bara belum benar-benar padam.

“Sebanyak 1.400 liter cairan X-Fire yang digunakan dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu personel dalam melakukan pemadaman secara lebih efektif. Selain itu, karakteristik cairan tersebut juga membantu meredam asap dan bara api pada area yang terbakar,” jelasnya.

Kombes Pol. Erlan menambahkan, X-Fire juga dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kelestarian ekosistem lahan gambut. Penggunaannya diharapkan dapat membantu menekan produksi asap pekat yang ditimbulkan oleh kebakaran gambut.

“Polda Jambi akan terus melakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan Karhutla secara maksimal. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang menemukan titik api atau mengetahui adanya potensi Karhutla agar segera melaporkannya kepada petugas, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.

Respons cepat Satbrimob Polda Jambi di kawasan Taman Nasional Berbak tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Jambi dalam mendukung upaya penanggulangan Karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan ekosistem di Provinsi Jambi.


 

Probolinggo - Polisi menyambangi petani jagung di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Kegiatan sambang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumber Wetan, Aipda A. Yunus, di lahan pertanian Jalan Jambu, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, polisi berdialog dengan petani sekaligus menyampaikan pesan kamtibmas. Petani diajak ikut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian.

Polisi juga membuka ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kendala yang berkaitan dengan pertanian. Informasi tersebut nantinya dapat diteruskan kepada penyuluh pertanian untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, petani dan masyarakat sekitar diimbau ikut menjaga keamanan lingkungan. Warga diminta segera menghubungi Bhabinkamtibmas apabila mengetahui adanya kejadian atau gangguan keamanan yang membutuhkan bantuan polisi.

Kapolsubsektor Kedopok Ipda Hari Dwi Tjahyono mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan mendukung kegiatan masyarakat.

"Kami mengajak para petani untuk terus mendukung program ketahanan pangan. Jika ada kendala maupun masukan terkait pertanian, silakan disampaikan kepada Bhabinkamtibmas agar bisa dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian," kata Hari.

Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

"Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Apabila terjadi gangguan kamtibmas atau masyarakat membutuhkan bantuan, segera hubungi Bhabinkamtibmas agar dapat ditindaklanjuti," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi berjalan aman, tertib dan kondusif.