TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Pilihan Pembaca
Racing
Postingan Populer
News
MALANG – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.
Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik.
Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Mulya Sugiharto, mengatakan bahwa sejak hari pertama operasi, petugas belum menerapkan tilang manual dan hanya menggunakan dua mekanisme utama tersebut.
"Jika dirinci, pelanggaran yang mendominasi berasal dari teguran simpatik, jumlahnya mencapai 1.646 pelanggaran," ujar Kompol Mulya pada Selasa (17/11/2026).
Selain teguran simpatik, petugas juga menjaring 69 pelanggaran melalui sistem E-TLE, baik menggunakan kamera statis maupun mobile.
Untuk mengoptimalkan pengawasan elektronik, Satlantas Polresta Malang Kota mengoperasikan kamera E-TLE statis di lima titik strategis.
Lokasi tersebut meliputi Simpang 3 Borobudur, Simpang 4 Kaliurang, Simpang 3 Jembatan Soekarno-Hatta, Simpang 3 Kasin, dan Simpang Madyopuro.
Kamera E-TLE difokuskan untuk mendeteksi pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, pengemudi yang tidak memakai sabuk keselamatan (safety belt), serta penggunaan ponsel saat berkendara.
Sementara itu, E-TLE mobile dan teguran simpatik turut menyasar pelanggaran serupa, termasuk pengendara yang nekat melawan arus lalu lintas.
Tidak hanya menindak pelanggaran, kepolisian juga memetakan tiga lokasi rawan kecelakaan (blackspot) yang menjadi perhatian khusus selama operasi.
Titik tersebut berada di Jalan Bengawan Solo, Jalan Kolonel Sugiono kawasan Kotalama, serta sekitar Jalan Raya Gadang.
Melalui kombinasi penindakan berbasis teknologi dan pendekatan persuasif ini, Polresta Malang Kota Polda Jatim berharap kedisiplinan masyarakat meningkat demi terciptanya lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan. (*)
Jakarta, 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu
Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.
Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.
Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan
BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.
Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo.
BANYUWANGI - Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.
Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11/2026).
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.
Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.
"Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk," ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.
Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.
Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
"Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan," terang Brigjen Budi.
Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.
Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).
Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.
Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (*)
JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas perbuatannya, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.
Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
"Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga," kata Choirul Anam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meskipun yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.
Kompolnas, lanjutnya, melihat secara langsung proses persidangan sejak pagi hingga sore hari, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.
Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
"Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya.
JAKARTA, 17 November 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., di Jakarta, Selasa (17/11).
Pertemuan membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.
Kepala BRAN menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, terutama dalam menjawab meningkatnya kebutuhan tanah untuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN. Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Prof. Dedi.
Penguatan BRAN untuk Penyelesaian Konflik Agraria
Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan.
Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.
“BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh. Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” jelas Prof. Dedi.
BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20–30 kementerian/lembaga terkait.
Menurut Prof. Dedi, sistem data yang kuat menjadi prasyarat penting agar kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dilaksanakan berdasarkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Bappenas Perkuat Kesiapan Kelembagaan
Dalam pertemuan tersebut, penguatan kelembagaan BRAN menjadi perhatian bersama, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara besarnya mandat undang-undang dengan kapasitas organisasi yang dibutuhkan.
Kepala BRAN menekankan pentingnya percepatan penyelesaian SOTK sebelum akhir 2026 sebagai landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.
“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur. Dukungan Bappenas menjadi penguatan strategis agar BRAN dapat segera bekerja secara optimal,” ungkap Prof. Dedi.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan bukan bertujuan memperbesar birokrasi, melainkan memastikan fungsi perencanaan, penyelesaian konflik dan pemulihan hak, penataan aset, serta pemberian akses ekonomi dapat berjalan secara terpadu.
Reforma Agraria Mendukung Asta Cita Presiden
Kepala BRAN menjelaskan bahwa reforma agraria memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan energi, pembangunan perumahan, peningkatan investasi, serta pemerataan ekonomi wilayah.
Ketersediaan tanah dan kepastian hukum menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai program strategis tersebut. Karena itu, penyelesaian konflik agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” tegas Prof. Dedi.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat
Sebagai tindak lanjut pertemuan, BRAN akan terus memperkuat koordinasi dengan Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian regulasi kelembagaan dan menyelaraskan pelaksanaan reforma agraria nasional.
Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dapat memperkuat integrasi kebijakan reforma agraria ke dalam perencanaan pembangunan nasional sekaligus mendukung kesiapan operasional BRAN pada 2027.
“Kami meyakini bahwa melalui dukungan Bappenas dan sinergi seluruh kementerian/lembaga, BRAN dapat menjalankan amanat negara secara optimal. Reforma agraria harus menghadirkan keadilan, menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat,” pungkas Prof. Dedi.
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.
Probolinggo - Jajaran Polsek Kademangan Polres Probolinggo Kota terus menggencarkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kali ini, petugas turun langsung memantau lahan pertanian jagung sekaligus pekarangan produktif milik warga di Kelurahan Kademangan.
Kegiatan sambang dan pengecekan tersebut berlangsung di kawasan Jalan Kerinci, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 11.45 WIB. Di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kademangan Briptu Arfian tampak mengecek kondisi tanaman sembari berdialog hangat dengan para petani dan warga setempat.
Kapolsek Kademangan Kompol Suharsono mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud dukungan nyata Polri dalam mengawal ketersediaan bahan pangan di tingkat masyarakat.
"Anggota kami turun langsung melaksanakan pemantauan terhadap lahan pertanian jagung serta pekarangan produktif milik warga. Kami juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya untuk ditanami tanaman pangan yang bermanfaat," ujar Suharsono dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Selain mendorong pemanfaatan lahan tidur, lanjut Suharsono, petugas di lapangan turut memberikan edukasi kepada para petani agar terus meningkatkan hasil produksi pertaniannya.
"Kami mengimbau dan mengedukasi warga agar terus meningkatkan hasil pertanian guna menjaga ketersediaan bahan pangan, sekaligus bersama-sama mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan," jelasnya.
Di sela-sela kegiatan, petugas juga mengajak warga untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Selama kegiatan pemantauan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap terjalin sinergitas yang kuat antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jika terjadi kejadian menonjol atau gangguan keamanan, segera hubungi Bhabinkamtibmas setempat untuk meminta bantuan," pungkas Suharsono.
Langganan:
Postingan (Atom)





