SURABAYA - Polda Jawa Timur (Jatim) melaksanakan kerja bakti bersih - bersih lingkungan secara serentak bersama 39 satuan wilayahnya (Polres), Jumat (6/2/26).

Kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakni Gerakan Indonesia Asri (aman,sehat, resik dan indah).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kerja bakti ini merupakan bentuk nyata bahwa Polri berkomitmen melaksanakan dan mendukung setiap program prioritas Presiden RI.

"Program ini tentu sangat baik yaitu menekankan pentingnya budaya hidup bersih dengan menjaga lingkungan agar kamtibmas juga terwujud," ungkap Kombes Abast.

Kabid Humas Polda Jatim menegaskan, kebersihan lingkungan harus dimulai dari institusi pemerintah, termasuk Polri, agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Sementara itu untuk kebersihan di lingkungan institusi Polri, menurut Kombes Abast tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga mencerminkan kedisiplinan serta profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif, baik di internal kepolisian maupun di masyarakat, bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama,” ujar Kombes Pol J.Abast. 

Ia juga menegaskan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib di wilayah Jawa Timur. (*)

 KOTA BATU,- Operasi Keselamatan Semeru 2026, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengajak seluruh masyarakat tertib berlalulintas tak terkecuali para driver ojek online (ojol).

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho saat kunjungan kerja di Kota Batu Jawa Timur, Kamis (5/2/26).

Irjen Pol Agus  mengajak driver ojek online (ojol) khususnya di wilayah Kota Batu Jawa Timur juga turut menjaga Kamtibmas dan tertib berlalu lintas.

Melalui Program Polantas Menyapa, Kakorlantas Polri yang didampingi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi dan Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto tatap muka berdialog dengan para pengemudi Ojol.

"Kegiatan “Polantas Menyapa” juga menjadi sarana interaksi langsung antara Polisi dengan masyarakat, di mana petugas tidak hanya memberi imbauan tetapi juga menerima masukan terkait situasi lalu lintas di sekitar lokasi," ujar Irjen Agus usai kegiatan.

Menurut Irjen Pol Agus, pertemuan dengan para pengemudi Ojol itu juga bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian dengan pelaku transportasi daring dalam menciptakan ketertiban lalu lintas.

"Pengemudi ojol memiliki peran strategis sebagai mitra Polri, terutama di wilayah wisata dengan mobilitas tinggi seperti Kota Batu Jawa Timur ini," kata Irjen Agus.

Ia menegaskan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan ojol menjadi mitra penting Polri dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib.

Dalam dialog terbuka tersebut, para pengemudi ojol memanfaatkan momen untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi sehari-hari.

"Tadi rekan - rekan ojol menyampaika soal titik-titik kepadatan arus kendaraan pada musim liburan, kondisi infrastruktur jalan di beberapa ruas wilayah Batu juga isu kesejahteraan dan perlindungan bagi pengemudi di jalan raya," ungkap Irjen Agus.

Menanggapi hal tersebut, Irjen Pol Agus menegaskan bahwa setiap masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepolisian lalu lintas ke depannya.

"Tentu ini bahan kita untuk evaluasi dan untuk ditindaklanjuti," tegasnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para driver. Mereka menilai pendekatan personal dan santai yang dilakukan Korlantas mampu meruntuhkan sekat komunikasi antara aparat dan masyarakat bawah.

“Dialog seperti ini membuat kami merasa dirangkul. Kami jadi lebih paham bahwa tertib lalu lintas bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan nyawa kami juga,”sopir Ojol. (*)

 JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di NTT dan menegaskan Polri tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

“pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.

Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan yang disampaikan oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.

“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.

Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.

“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.

“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.

Program-Program yang Akan Dikawal Polri

Untuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;

• Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;

• Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;

• Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas;

• Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);

• PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;

• Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);

• Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR;

• Sertifikat halal gratis bagi UMK;

• Uang saku magang bagi fresh graduate;

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.

“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.

“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.

“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri.

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.”

 KOTA PROBOLINGGO - Upaya pencegahan bullying terhadap anak di bawah umur di lingkungan sekolah dilakukan anggota Polres Probolinggo Kota Polda Jatim.

Kali ini, edukasi yang juga melibatkan guru di masing - masing sekolah, dilakukan di SMPN 4 Kota Probolinggo, Kamis (5/2/26).

Sebanyak 768 murid dari kelas 7 sampai 9 serta seluruh dewan guru hadir dalam sosialisasi ini.

Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah mengatakan kegiatan edukasi dalam rangka cegah kenakalan remaja termasuk bullying itu melibatkan personel dari berbagai fungsi termasuk dari seksi hukum ( Sikum) Polres Probolinggo Kota.

"Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah," kata Iptu Zainullah.

Sosialisasi ini mencakup berbagai hal, seperti hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan, serta larangan terhadap kekerasan dan eksploitasi. 

"Selain itu juga agar lingkungan sekolah memahami bagaimana undang-undang sistem peradilan anak diterapkan”, kata  Iptu Zainullah.

Sistem peradilan anak lanjut Iptu Zainullah untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

"Sosialisasi ini sangatlah penting, karena agar anak-anak memahami apa itu bullying dan apa dampaknya terhadap korban dan juga seperti apa tindakan yang akan diterima pelaku Bullying," tambahnya.

Iptu Zainullah mengingatkan, pentingnya peran orang tua dan guru dalam melakukan pengawasan dalam pergaulan anak. 

Sebab, Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, akan tetapi juga di luar saat anak lepas dari kegiatan belajar mengajar.

"Bullying ini bisa terjadi dimana saja, oleh karena itu peran orang tua dan guru menjadi penting untuk mengawasi pergaulan anak. Orang tua mengawasi di rumah dan guru mengawasi di sekolah,"pungkasnya. (*)

 LAMONGAN - Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang digelar diseluruh jajaran Polda Jawa Timur  memasuki hari kelima, Jumat (6/2/26).

Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan Polda Jatim melaksanakan Ramp Check terhadap bus pariwisata yang akan digunakan untuk mengangkut peserta kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan dilaksanakan di Kota Malang.

Ramp Chek kali ini dilaksanakan di sejumlah garasi PO Bus Pariwisata Kabupaten Lamongan, dipimpin oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Lamongan Iptu Debbhy S didampingi Kaurmintu Satlantas, Iptu Anton Krisbyantoro,serta melibatkan instansi terkait.

"Ramp Chek kami lakukan untuk memastikan seluruh bus yang mengangkut peserta kegiatan dalam kondisi laik jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman," ujar Iptu Debbhy.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kelengkapan administrasi kendaraan dan pengemudi, kondisi teknis kendaraan, serta standar keselamatan operasional.

Adapun pemeriksaan meliputi pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi, uji KIR, kondisi rem, ban, lampu penerangan, wiper, klakson, alat pemadam api ringan (APAR), serta kelengkapan keselamatan lainnya.

Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi agar senantiasa menjaga kondisi fisik dan mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan.

"Kami mengingatkan pengemudi agar mengutamakan keselamatan, tidak melebihi batas kecepatan, dan memastikan kendaraan benar-benar siap sebelum berangkat,” tambah Iptu Debbhy.

Melalui kegiatan Ramp Check ini, Satlantas Polres Lamongan Polda Jatim berharap seluruh armada bus pariwisata yang digunakan dalam rangka Peringatan Harlah NU benar-benar dalam kondisi laik jalan.

"Keselamatan adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang kondusif," pungkas Iptu Debbhy.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan Gus Syahrul Munir menyambut baik langkah dari pihak kepolisian dan sudah melakukan koordinasi lanjutan terkait teknis pemberangkatan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh tingkatan kepengurusan dan badan otonom agar keberangkatan yang kurang lebih ada 17 Bus ini bisa tertib dan terdata dengan baik,” katanya. (*)

 JAKARTA – Pemerintah mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan secara nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, cukup, dan harga terkendali, sekaligus mencegah praktik penimbunan serta permainan harga di pasar.

Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber. Rakor digelar di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, Rabu (4/2/2026), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta Satgas daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara luring dan daring.

Satgas Saber dibentuk untuk mengawal kebijakan harga pangan, menjaga keamanan dan mutu pangan, serta memastikan distribusi berjalan lancar dari hulu ke hilir. Pengawasan dilakukan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup seluruh rantai pasok mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern. Komoditas yang menjadi fokus pengawasan antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, serta gula konsumsi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan bahwa Satgas Saber merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat menjelang periode rawan lonjakan harga dan potensi pelanggaran distribusi pangan.

“Tujuan utama Satgas Saber ini adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan mutu pangan menjelang HBKN. Penegakan hukum dilakukan sebagai langkah terakhir, namun tetap tegas apabila ditemukan pelanggaran serius,” tegas Komjen Pol Syahardiantono.

Menurutnya, pengawasan akan dilaksanakan secara berlapis dengan pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang humanis serta proporsional. Satgas juga akan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan harga pangan dijalankan secara konsisten di lapangan.

Satgas Saber 2026 merupakan kelanjutan dari Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 yang terbukti efektif menekan pelanggaran harga melalui pemantauan masif di pasar-pasar tradisional dan modern. Selain pengawasan langsung, Satgas juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk menampung laporan terkait dugaan pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan.

Dengan penguatan Satgas Saber ini, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga selama rangkaian HBKN 2026, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok secara aman dan terjangkau.

 SURABAYA - Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar, pada Kamis (5/2), salah satunya pasar Pucang Anom Surabaya. 

Sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) jelang Ramadhan.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol H.M Sihombing mengatakan, pihaknya akan terus memastikan untuk harga bahan pokok di pasaran tetap stabil dan tidak melebihi HET yang sudah ditentukan pemerintah, meski ada sedikit kenaikan namun cenderung stabil.

"Komitmen kami dari Satgas Pangan Polda Jatim untuk turut menjaga stabilisasi harga bahan pokok,"ujar Kombes Sihombing di Pasar Pucang Surabaya, Kamis (5/2/2026).

Terkait kestabilan harga, pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan pandang bulu jika ada oknum yang bermain (harga) pada komoditas pangan. 

Kombes H.M Sihombing juga menegaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.

Hasil sidak, lanjut Dirreskrimsus Polda Jatim terpantau harga Bapokting di Surabaya relatif stabil, bahkan cenderung ada kenaikkan untuk beberapa komoditas. Namun, tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, Andriko Noto selaku Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional yang juga hadir dalam sidak tersebut mengapresiasi Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memantau harga sembako. 

“Kami mengapresiasi Satgas Pangan Polda Jatim yang sudah bekerja untuk membantu masyarakat dalam menstabilkan harga bahan pokok," ungkap Andriko.

Ia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk segera menindak para pengusaha yang nakal.

Badan Pangan Nasional juga mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga menjelang Ramadhan.

 “Menghadapi bulan suci Ramadhan, kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga,” tandas Andriko. (*)