KEDIRI — Peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Kediri diwarnai dengan aksi nyata lewat gerakan tanam jagung bersama di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Gampengrejo, Kamis (24/9/2026).
Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., turun langsung ke lahan pertanian membaur bersama para warga tani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
Kegiatan bertajuk "Bhakti Untuk Negeri Penanaman Jagung" tersebut turut diikuti oleh jajaran Polres Kediri Polda Jatim, unsur pemerintah daerah, perwakilan DPRD, pengurus HKTI, dan tokoh tani setempat.
Sebelum proses penanaman dimulai, Kapolres Kediri menyerahkan bantuan benih jagung secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani.
Menurut Kapolres Kediri, Jagung menjadi salah satu komoditas strategis yang terus didorong pengembangannya di Kabupaten Kediri karena memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bahan pangan sekaligus bahan baku pakan ternak.
Ia menegaskan komitmen penuh korps kepolisian untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, HKTI, penyuluh, dan kelompok tani demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
“Polri siap mengawal dan bersinergi dari proses budidaya hingga pemasaran hasil pertanian. Kami ingin memastikan lahan pertanian di Kabupaten Kediri tetap produktif dan hasilnya mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tegas AKBP Latif.
Guna menyokong ketahanan pangan ini, pemerintah daerah menargetkan luas penanaman jagung mencapai 57.000 hektare pada tahun ini.
Plh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, H. Sukadi, S.E., M.M., menyatakan bahwa dukungan terhadap sektor hulu pertanian terus diperkuat, mulai dari penyediaan benih berkualitas hingga alokasi pupuk.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi sekaligus mengerek kesejahteraan petani.
“Target luas lahan kita cukup besar, yakni 57.000 hektare. Oleh sebab itu, bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi (saprodi) terus kami upayakan agar para petani dapat mengoptimalkan hasil panen mereka,” ujar Sukadi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua HKTI Kabupaten Kediri, Sumadianto, menggarisbawahi bahwa kebutuhan petani tidak hanya mandek pada urusan benih dan pupuk.
Pendampingan teknologi, kemudahan akses sarana produksi, hingga kepastian pasar menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha tani.
“Petani adalah pilar utama pemenuhan pangan masyarakat. Sinergi dukungan dari hulu ke hilir—mulai dari masa tanam, perawatan, panen, hingga pemasaran—harus kita jaga bersama,” tutur Sumadianto.
Aksi turun ke sawah ini menjadi potret esensi peringatan Hari Tani Nasional 2026, dengan menempatkan petani dan kedaulatan lahan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. (*)
MADIUN KOTA – Polres Madiun Kota Polda Jatim resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Mataraman Semeru 2026, Kamis (24/9/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapan pengamanan sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama berlangsungnya rangkaian kegiatan pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota Polda Jawa Timur.
Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Loduwur, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ini diikuti oleh 2.500 personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
Kehadiran ribuan personel tersebut menjadi bukti nyata kesiapsiagaan aparat dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan, mencegah terjadinya konflik antar-kelompok, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan pencak silat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Apel dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol Joni Iskandar, S.I.K didampingi Dansat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Dwiyanto Nugroho, S.I.K., M.Han., Dirsamapta Kombes Pol Noerwiyanto, S.I.K., Dirbinmas Kombes Pol Darman, S.I.K., M.Pd., serta Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama W.P.
Dalam arahannya, Kombes Pol Joni Iskandar mengimbau seluruh personel yang terlibat untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis serta mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap tindakan pengamanan.
“Kami mengimbau seluruh warga, khususnya para anggota perguruan pencak silat, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kedepankan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya di media sosial,” ujar Kombes Pol Joni Iskandar.
Lebih lanjut, Karo Ops Polda Jatim juga menginstruksikan anggotanya untuk memaksimalkan tindakan preventif (pencegahan) dan preemtif (penangkalan).
"Sinergitas, komunikasi dengan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gesekan di lapangan harus diperkuat," tegas Kombes Pol Joni Iskandar.
Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 ini menjadi komitmen nyata Polres Madiun Kota Polda Jatim bersama seluruh stakeholder untuk menjaga Harkamtibmas.
"Menjadikan "keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi" sebagai prinsip utama, setiap tindakan di lapangan dipastikan akan dilakukan secara terukur, profesional, dan proporsional," pungkas Kombes Pol Joni Iskandar.(*)
SURABAYA – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan jaringan penipuan daring (online scam) berkedok investasi trading saham dan mata uang kripto yang diduga melibatkan jaringan lintas negara.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Berdasarkan tujuh laporan polisi yang diterima Polda Jatim, kerugian sementara para korban tercatat mencapai Rp12,9 miliar.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto mengatakan, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat.
“Perkara ini masih terus kami kembangkan. Jumlah korban maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan ini masih sangat mungkin bertambah,” ujar Irjen Pol. Nanang dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (24/9/2026).
Dalam proses penyidikan, penyidik juga melakukan langkah untuk memutus sarana pendanaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Sebanyak 77 rekening bank telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan nilai keseluruhan mencapai Rp81,5 miliar.
Irjen Pol. Nanang menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, para korban awalnya tertarik dengan iklan investasi yang beredar melalui media sosial.
Korban kemudian diarahkan bergabung dalam grup WhatsApp yang diklaim sebagai wadah pembelajaran dan aktivitas trading saham serta mata uang kripto.
Di dalam grup tersebut, korban ditawarkan potensi keuntungan berkisar 30 persen hingga 200 persen serta diyakinkan bahwa investasi tersebut aman dan tidak memiliki risiko kerugian.
Selanjutnya, korban diarahkan membuat akun pada tiga platform yang diduga merupakan platform tiruan, yakni YWWSDC, INVESCOS, dan CANTVR.
Korban kemudian diminta menyetorkan dana sebagai modal investasi ke rekening perusahaan nominee yang dicantumkan pada platform tersebut.
“Setelah deposit dikirim, saldo pada platform terlihat bertambah secara digital. Namun, ketika korban hendak melakukan penarikan dana atau withdraw, dana tidak dapat ditarik dan korban kembali diminta melakukan pembayaran dengan alasan denda karena dianggap melanggar aturan trading,” jelas Irjen Pol. Nanang.
Pada kesempatan yang sama, Dirressiber Polda Jatim Kombes Pol. Bimo Ariyanto menjelaskan bahwa tiga tersangka yang telah diamankan diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut.
Tersangka FR diduga berperan membantu pembuatan perusahaan dan rekening nominee yang kemudian digunakan untuk menampung dana. Berdasarkan hasil penyidikan, FR diduga mengetahui penggunaan rekening tersebut berkaitan dengan aktivitas jaringan.
Sementara tersangka KPP diduga berperan memberikan instruksi kepada FR untuk mencari identitas pihak lain yang digunakan dalam pendirian perusahaan dan pembukaan rekening nominee.
Penyidik juga mendapati KPP diduga mengirimkan lebih dari 10 unit telepon seluler yang telah dilengkapi akun trader kripto serta aplikasi internet banking ke Kuala Lumpur, Malaysia.
“Total terdapat 112 akun perbankan dan bursa kripto (exchanger) yang berhasil ditelusuri berkaitan dengan pengiriman tersebut,” jelas Kombes Pol. Bimo.
Sementara tersangka WH diduga berperan sebagai koordinator operasional dan keuangan serta membantu membangun lapisan (layering) rekening nominee kripto dan korporasi yang digunakan dalam jaringan tersebut.
WH juga diduga mengirimkan 25 unit telepon seluler yang berkaitan dengan lebih dari 150 akun perbankan dan bursa kripto ke Ho Chi Minh, Vietnam.
“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jaringan ini memiliki keterkaitan lintas wilayah dan lintas negara. Kelompok FR dan KPP ditelusuri memiliki keterkaitan dengan Jakarta, Palangkaraya, Malaysia, hingga Vietnam. Sedangkan kelompok WH ditelusuri memiliki keterkaitan dengan Sukabumi, Jakarta, hingga Vietnam,” ujar Kombes Pol. Bimo.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain tiga unit laptop, enam unit telepon seluler, 34 dokumen legalitas perusahaan, 12 buku tabungan, dua paspor, tujuh kartu ATM, serta satu token bank.
Selain mendalami dugaan tindak pidana penipuan, penyidik juga menerapkan ketentuan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan melakukan penelusuran aset (asset tracing).
Untuk mendukung penelusuran transaksi dan aset, Polda Jatim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Berdasarkan hasil penelusuran, salah satu rekening perusahaan nominee yang diduga terafiliasi dengan jaringan tersebut tercatat memiliki mutasi transaksi mencapai Rp3,19 triliun dalam periode 5 Desember 2025 hingga 20 Mei 2026.
Nilai mutasi transaksi tersebut merupakan akumulasi aktivitas transaksi pada rekening yang ditelusuri dan tidak serta-merta menunjukkan nilai kerugian korban maupun nilai keuntungan yang diperoleh para tersangka.
“Penelusuran aset terus kami lakukan bersama PPATK. Penyidik juga terus mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, baik di dalam maupun luar negeri,” tegas Kombes Pol. Bimo.
Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mendalami keterkaitan jaringan lintas negara, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang berada di luar Indonesia.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan berbagai kemudahan dalam transaksi keuangan dan investasi. Namun, kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat, memastikan legalitas platform investasi, serta tidak mentransfer dana ke rekening yang tidak dapat dipastikan keterkaitannya dengan penyelenggara investasi yang sah.
“Polda Jatim akan terus mengembangkan perkara ini dengan menelusuri jaringan, memutus sarana pendanaan, serta mengejar aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana,” ujar Kombes Pol. Abast.
“Kami tidak bekerja sendiri. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait, Polda Jatim berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk membongkar jaringan, memutus sarana pendanaan, serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana,” pungkasnya. (*)
TANJUNG PERAK – Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang dapat mengganggu kondusivitas lingkungan.
Pesan penting ini disampaikan langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Irwan Kurniawan, dalam forum dialog "Cangkrukan Kamtibmas Jogo Perak" di Balai RW 7 Tambak Mayor Utara, Kelurahan Asemrowo, Rabu (23/9) malam.
Dalam suasana dialog dua arah yang hangat bersama jajaran tiga pilar dan tokoh masyarakat, AKBP Irwan menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks dan memicu gesekan sosial, termasuk aksi kenakalan remaja dan tawuran.
"Perputaran informasi di media sosial saat ini sangat cepat. Tolong jangan mudah termakan isu liar, provokasi, atau informasi hoaks. Pastikan untuk selalu saring sebelum sharing," tegas AKBP Irwan.
Ia menambahkan bahwa komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim membutuhkan sinergitas aktif dari lingkungan akar rumput.
AKBP Irwan menegaskan slogan "Jogo Perak" harus dimaknai sebagai komitmen persatuan warga untuk membentengi kampung dari segala bentuk gangguan keamanan.
"Kami tidak bisa bekerja sendirian. Sinergitas antara kepolisian dengan seluruh lapisan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan rasa aman yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga Surabaya," ujar AKBP Irwan.
Sebagai langkah preventif, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendorong warga untuk proaktif menjaga lingkungan dan memaksimalkan layanan call center bebas pulsa di nomor 110 jika menemukan kejadian menonjol atau hal yang mencurigakan di wilayah mereka.
Pendekatan humanis dan dialogis ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Katirin, salah seorang warga RT 8, mengaku senang dengan konsep cangkrukan yang cair ini karena masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi tanpa sekat demi menjaga keamanan bersama.
"Saya sangat tertarik dengan materi dan gaya penyampaian Bapak Kapolres. Lewat konsep cangkrukan seperti ini, suasananya jadi cair dan tidak kaku. Di situlah masyarakat benar-benar merasa diayomi, bisa berkumpul, dan langsung menyampaikan unek-unek tanpa canggung," ungkapnya gembira. (*)
MALANG – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto meresmikan fasilitas sumur bor Presisi di Dusun Krajan, Desa Sumbermanjingkulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Rabu (23/9/2026).
Fasilitas ini dibangun untuk menjawab kebutuhan vital warga setempat terhadap akses air bersih yang layak.
Selain meresmikan sumur bor, Irjen Pol Nanang Avianto yang didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim juga meninjau langsung sumber air dan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sekitar.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan wujud nyata kepedulian polri terhadap problematik sosial di tengah masyarakat.
"Polda Jawa Timur berkomitmen hadir memberikan solusi langsung. Kami berharap keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat besar dan digunakan sebaik-baiknya oleh warga," ujar Kombes Pol Abast, Rabu (23/9).
Seperti diketahui, kecamatan Pagak selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kerap menghadapi tantangan pemenuhan air bersih, terutama saat musim kemarau.
Kehadiran infrastruktur air bersih dari Polda Jatim ini diharapkan mampu menyokong kebutuhan domestik harian warga di Dusun Krajan dengan lebih stabil.
Polda Jatim juga menitipkan pesan agar warga bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas publik tersebut agar masa pakainya bisa berlangsung lama.
"Fasilitas ini milik bersama. Kami berharap warga saling bergotong-royong merawatnya agar kemanfaatannya dapat terus dirasakan oleh lintas generasi di desa ini," tambahnya.
Aksi sosial yang dibalut dengan peresmian infrastruktur ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan Polda Jatim untuk mempererat kedekatan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung. (*)
JAKARTA — Polda Metro Jaya menyiapkan pelayanan untuk mengawal kegiatan penyampaian pendapat pada Kamis (24/9/2026) agar berlangsung aman, damai, dan tertib. Kesiapan tersebut juga diarahkan untuk memastikan masyarakat yang tetap bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, maupun melakukan perjalanan tetap dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 99 kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah penyangga, terdiri atas 73 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan Tactical Floor Game (TFG) yang melibatkan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kodam Jaya/TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kesiapan personel diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta kegiatan sekaligus menjaga ketertiban serta kelancaran aktivitas masyarakat.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Kombes Budi.
Sebanyak 26.386 personel gabungan Kepolisian TNI, Pemprov DKI dan Pamdal Gedung MPR/DPR RI disiapkan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Penempatan meliputi Monas 4.020 personel, Bundaran HI 4.051, DPR/MPR RI 3.663, penyekatan dan FKPMS 8.914, Kamseltibcarlantas 2.055, Gakkum 1.841, Siaga Mapolda 600, Tim Patroli Wilayah 412, TMII 296, Kementan dan Danantara 197, Semanggi 140, Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi 102, patroli pengawalan unjuk rasa 62, serta PJU penanggung jawab 33 personel.
Kombes Budi menegaskan, seluruh personel diarahkan mengedepankan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan, jumlah massa, dan perkembangan di lapangan.
Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan jalur alternatif. Pengguna jalan juga dapat memantau perkembangan lalu lintas melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya serta mengikuti arahan petugas karena pengaturan dapat berubah sesuai kondisi aktual.
Kombes Budi mengajak seluruh peserta menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, menghormati hak masyarakat lainnya, menaati ketentuan yang berlaku, serta menjaga fasilitas umum. “Polri untuk Demokrasi. Kami hadir untuk menjaga ruang demokrasi sekaligus melindungi ketenteraman aktivitas masyarakat umum. Sampaikan aspirasi dengan damai, hormati masyarakat yang tetap beraktivitas, dan bersama-sama Jaga Jakarta,” pungkasnya.
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siap memberikan pelayanan dan pengawalan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada 24 September 2026. Kehadiran personel di lapangan diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, serta pengaturan yang terukur dengan melibatkan jajaran di kewilayahan dan unsur terkait sesuai kebutuhan di lapangan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Kehadiran Polri diarahkan untuk melayani dan mengawal proses penyampaian aspirasi, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat lainnya tetap terlindungi.
“Polri menghormati dan menjamin ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kehadiran Polri adalah untuk melayani dan mengawal agar penyampaian pendapat dapat berlangsung secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat lainnya,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Johnny mengatakan, ruang publik merupakan ruang bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi dan pemerintahan, hingga aktivitas sosial. Karena itu, penyampaian aspirasi dan aktivitas masyarakat lainnya perlu berjalan secara berdampingan dengan mengedepankan sikap saling menghormati.
“Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Pada saat yang sama, ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menjalankan berbagai aktivitas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar hak menyampaikan pendapat dapat berjalan, tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya,” katanya.
Dalam rangka pelayanan penyampaian aspirasi pada Kamis (24/9/2026), Polda Metro Jaya telah mematangkan kesiapan personel dan pola pelayanan di sejumlah lokasi kegiatan. Persiapan dilakukan melalui Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri pada Rabu (23/9/2026).
Melalui persiapan tersebut, jajaran kepolisian menyamakan persepsi mengenai penempatan personel, pengawalan massa, komunikasi, pengaturan lalu lintas, hingga kendali operasi agar pelayanan di lapangan dapat menyesuaikan perkembangan situasi. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan secara situasional untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan.
Johnny menambahkan, pelayanan Polri tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi kegiatan. Keseimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi sekaligus memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan.
“Polri hadir untuk melayani seluruh masyarakat. Kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi, kami memberikan ruang dan pelayanan agar dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib. Kepada masyarakat lainnya, kami juga memastikan aktivitas, mobilitas, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial tetap dapat berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan penyampaian aspirasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Masyarakat yang menyampaikan pendapat diharapkan tetap menjaga ketertiban, mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menghormati kepentingan masyarakat lainnya.
“Demokrasi akan tumbuh dengan baik ketika ruang perbedaan dapat dikelola dengan saling menghormati. Karena itu, mari kita jaga bersama suasana yang aman, damai, dan tertib. Aspirasi dapat disampaikan dengan tegas, namun tetap dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak warga negara lainnya,” ujar Johnny.
Polri juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan dapat memperkeruh situasi. Setiap perkembangan di lapangan menjadi perhatian jajaran kepolisian dengan mengedepankan komunikasi serta langkah pelayanan yang disesuaikan dengan situasi.
“Polri untuk Demokrasi berarti Polri hadir untuk melayani, mengawal, dan menjaga agar ruang demokrasi dapat digunakan masyarakat dengan baik. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memastikan penyampaian aspirasi maupun aktivitas masyarakat lainnya dapat berjalan secara aman, damai, tertib, dan nyaman,” pungkas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
