TERKINI
Lorem 1
Technology
Circle Gallery
‹
›
Shooting
Racing
Postingan Populer
News
BONDOWOSO – Ketegangan dan rasa penat warga yang tengah mengantre Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kabupaten Bondowoso seketika mencair. Langkah ini menyusul aksi simpatik jajaran Polres Bondowoso Polda Jatim yang turun ke lapangan membagikan air mineral dan minuman segar gratis guna menyejukkan suasana antrean.
Kepadatan kendaraan di beberapa titik, seperti SPBU Nangkaan, SPBU Tamansari, hingga SPBU Maesan, dipicu oleh keterlambatan suplai logistik akibat hambatan distribusi.
Menghadapi situasi tersebut, Polres Bondowoso Polda Jatim melalui jajaran Polsek jajaran bergerak sigap melakukan aksi humanis dengan membagikan air minum gratis kepada para pengendara yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM.
Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M. melalui Kasi Humas Iptu Boby Dwi Siswanto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan empati Polri terhadap masyarakat yang harus menunggu lama dalam antrean.
"Langkah ini kami lakukan untuk membantu menjaga kondisi fisik para pengendara di tengah cuaca panas, sekaligus menciptakan suasana antrean yang tetap kondusif,"ujar Iptu Boby, Selasa (8/9/2026).
Kasi Humas Polres Bondowoso juga mengingatkan masyarakat agar tetap tertib di jalur antrean, tidak memarkir kendaraan hingga memakan badan jalan yang memicu kemacetan, serta tidak melakukan aksi borong (panic buying).
Langkah preventif dan humanis dari Polres Bondowoso Polda Jatim ini pun mendapat respons positif serta apresiasi langsung dari warga setempat yang merasa terbantu di tengah situasi sulit tersebut.
Hingga saat ini situasi di SPBU wilayah Bondowoso terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*)
KOTA MALANG – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tahun Akademik 2026/2027 yang diikuti sekitar 7.500 mahasiswa baru di Kampus III UMM, Selasa (8/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Nanang menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan UMM sekaligus menyambut para mahasiswa baru yang akan memulai perjalanan akademiknya.
Kapolda Jatim menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi harus disikapi secara bijak dengan mengedepankan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta etika dalam bermedia.
“Dalam memperoleh dan menyebarkan informasi di era digital harus diimbangi dengan kemampuan menyaring yang kuat. Jangan sampai mahasiswa justru menjadi bagian dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi di ruang digital,” tegas Irjen Nanang.
Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok terdidik memiliki peran penting dalam membangun ruang digital yang sehat sekaligus menjaga kehidupan sosial yang aman dan kondusif.
Kapolda Jatim juga mengajak seluruh mahasiswa baru untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui semangat Jogo Jatim, baik di lingkungan kampus, tempat tinggal, maupun ruang digital.
“Jadilah generasi yang berilmu, berkarakter, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Jawa Timur dan Indonesia. Jogo Jatim, Jogo Indonesia,” pesan Irjen Nanang.
Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. mengatakan Pesmaba tidak hanya menjadi sarana pengenalan kehidupan kampus, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat.
Selain penguatan literasi digital, Pesmaba tahun ini juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
“Pesmaba kali ini turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menjaga lingkungan,” ungkap Prof. Nazaruddin.
Para mahasiswa baru juga diperkenalkan dengan konsep ekonomi sirkuler serta pengelolaan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.
Melalui Pesmaba, mahasiswa baru UMM diharapkan tidak hanya siap memasuki kehidupan akademik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang kritis, berintegritas, bijak dalam memanfaatkan teknologi, peduli terhadap lingkungan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. (*)
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. mendorong Polisi Wanita (Polwan) untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Irjen Nanang dalam peringatan Hari Jadi ke-78 Polwan Republik Indonesia di Gedung Mahameru Polda Jatim, Selasa (8/9/2026).
Momentum tersebut sekaligus menjadi refleksi perjalanan panjang Polwan yang kini semakin banyak dipercaya mengemban berbagai tugas dan jabatan strategis di lingkungan Polri.
Irjen Nanang mengatakan, peran Polwan telah berkembang jauh sejak pertama kali dibentuk pada 1 September 1948. Polwan kini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Sejak kelahirannya pada 1 September 1948, eksistensi Polwan terus mengalami transformasi. Kehadiran Polwan tidak lagi sekadar melengkapi organisasi, melainkan telah menjadi bagian penting dalam kekuatan dan pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Irjen Nanang.
Menurutnya, kesempatan bagi Polwan untuk berkembang dan menduduki jabatan strategis harus diberikan berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas.
“Kesetaraan ini bukan semata-mata tuntutan gender, melainkan murni didasarkan pada kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas setiap individu,” kata Irjen Nanang.
Kapolda Jatim juga mengapresiasi kiprah Polwan Polda Jatim yang telah dipercaya menjalankan berbagai tugas penting. Ia meminta seluruh Polwan terus meningkatkan kapasitas, termasuk kemampuan menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.
“Jalankan amanah kedinasan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Tunjukkan kinerja, disiplin, integritas, dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” tegas Irjen Nanang.
Sementara itu, Ibu Asuh Polwan Polda Jatim Ny. Dewi Nanang Avianto menekankan pentingnya kepedulian dan ketulusan dalam setiap pengabdian. Menurutnya, dampak besar tidak selalu harus lahir dari tindakan besar.
“Sebuah senyum, kepedulian, tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus, dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain,” ujar Ny. Dewi.
Pesan tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi ke-78 Polwan, “One Police Woman, Extraordinary Impact”. Setiap Polwan memiliki ruang untuk memberikan kontribusi melalui tugas kedinasan maupun interaksi langsung dengan masyarakat.
Ny. Dewi juga mengingatkan bahwa di luar tugas kedinasan, Polwan memiliki berbagai peran dalam keluarga. Menjalankan berbagai peran tersebut memang tidak selalu mudah, namun keluarga diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan pengabdian.
“Namun saya percaya, keluarga bukanlah penghalang dalam pengabdian, melainkan sumber kekuatan untuk menjalankannya,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh Polwan untuk saling mendukung dan tidak membiarkan rekan sesama Polwan menghadapi persoalan sendirian. Polwan senior diharapkan dapat menjadi teladan dan tempat berbagi pengalaman, sementara Polwan muda membawa semangat serta gagasan baru.
“Jangan biarkan ada rekan yang merasa berjalan sendirian dalam menjalankan pengabdian,” ujar Ny. Dewi.
Peringatan Hari Jadi ke-78 Polwan menjadi momentum untuk memperkuat profesionalitas, integritas, kepedulian, serta soliditas Polwan dalam menjalankan tugas kepolisian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Ketahuilah, apa pun yang saudari hadapi dalam menjalankan pengabdian, selalu ada kami yang senantiasa peduli, mendampingi, dan memberikan dukungan,” pungkas Ny. Dewi. (*)
Probolinggo - Polisi tak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut mendampingi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan. Hal itu dilakukan Unit Binmas Polsubsektor Kanigaran saat menyambangi lahan pertanian di wilayah Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Jl Citarum, Senin (7/9/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Dua Bhabinkamtibmas, yakni Briptu Anis K yang bertugas di Kelurahan Curahgrinting dan Briptu Syaiful selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukoharjo, turun langsung berdialog dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, polisi menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus mengajak para petani untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Kapolsubsektor Kanigaran IPDA Iwan Hardi, S.H. mengatakan, komunikasi langsung dengan petani penting dilakukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui.
"Kami mengajak para petani untuk tidak ragu menyampaikan masukan maupun kendala terkait pertanian kepada Bhabinkamtibmas. Nantinya informasi tersebut dapat kami teruskan kepada penyuluh pertanian untuk ditindaklanjuti," kata Iwan.
Menurutnya, keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
"Ketahanan pangan membutuhkan dukungan banyak pihak. Kami dari kepolisian berupaya hadir untuk membangun komunikasi sekaligus menjaga situasi kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman," ujarnya.
Iwan juga mengimbau masyarakat segera menghubungi Bhabinkamtibmas apabila menemukan kejadian maupun gangguan keamanan di lingkungan sekitar.
"Kami ingin masyarakat merasa memiliki mitra untuk berkomunikasi. Jika ada gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan, segera sampaikan kepada Bhabinkamtibmas," imbuhnya.
Kegiatan sambang dan pembinaan tersebut berlangsung aman, tertib dan kondusif.
SURABAYA – Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Perum Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pucang, Surabaya, pada Senin (7/9/2026).
Langkah taktis ini diambil untuk memantau langsung ketersediaan pasokan serta pergerakan harga komoditas pokok, khususnya beras dan Minyakita di tingkat pengecer.
Tim gabungan menyisir sejumlah lapak pedagang guna merespons laporan masyarakat terkait lonjakan harga beras premium belakangan ini.
Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kasatgas Pangan Jatim, Kombes Pol Dodi Ruyatman, mengungkapkan bahwa operasi gabungan ini sangat krusial untuk memvalidasi kondisi riil suplai pangan di lapangan.
"Satgas Pangan turun bersama untuk mengecek suplai beras, terutama varian premium. Kami mengonfirmasi adanya informasi mengenai kelangkaan dan tingginya harga beras premium di pasar," ujar Kombes Pol Dodi Ruyatman di sela-sela sidak.
Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Pucang, stok beras premium sebenarnya relatif aman dan tersedia. Beberapa merek dagang terpantau masih dijual sesuai ketentuan standar.
Meski begitu, petugas tidak menampik adanya beberapa merek lain yang harganya sudah melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menyikapi temuan tersebut, Kombes Pol Dodi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ditreskrimsus Polda Jatim berkomitmen melakukan pendalaman intensif terhadap rantai pasok hilir guna mengurai pemicu utama lonjakan harga tersebut.
"Kami akan menelusuri dari mana asal pasokan beras yang dijual di atas HET ini. Kita harus tahu rantai distribusinya hingga harganya bisa melonjak di tingkat pedagang," tegasnya.
Selain mengawasi pergerakan harga, Satgas Pangan Jatim juga memperketat pengawasan untuk mengantisipasi praktik curang dan spekulan. Salah satu yang diwaspadai adalah modus pengoplosan atau repacking, di mana beras medium dikemas ulang menggunakan karung premium demi meraup keuntungan sepihak.
"Kami memonitor ketat potensi perilaku menyimpang dari oknum pengusaha. Misalnya, memanipulasi beras medium menjadi kemasan beras premium. Namun, khusus di Pasar Pucang hari ini, kami belum menemukan indikasi kecurangan tersebut. Monitoring akan terus kami lakukan secara berkala," jelas Kombes Pol Dodi.
Sementara itu, perwakilan Bulog Divre Jatim memastikan distribusi pangan tetap normal dan lancar. Untuk meredam gejolak harga, Bulog terus menggelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar-pasar.
"Suplai dari kami lancar dan beras premium tetap tersedia di pasar. Selain itu, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus kami gelontorkan secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh wilayah Jawa Timur," kata perwakilan Bulog.
Menurut Bulog, kenaikan harga beras premium saat ini lebih dipicu oleh faktor musiman akibat penurunan volume produksi pasca-panen raya terlewati.
Tak hanya beras, tim gabungan juga memastikan pasokan Minyakita aman di tingkat hilir dengan harga dari Bulog sebesar Rp15.700 demi menjaga keterjangkauan masyarakat. (*)
JAKARTA — Polri melakukan sejumlah langkah awal mitigasi untuk mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang meluas ke sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu masyarakat sekaligus mengurangi dampak abu vulkanik terhadap kesehatan dan aktivitas warga.
Salah satu upaya yang dilakukan jajaran Polri yakni mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk menyemprot sejumlah ruas jalan yang terdampak abu vulkanik. Penyemprotan dilakukan untuk membersihkan endapan abu di permukaan jalan sekaligus mengurangi potensi abu kembali beterbangan akibat terpaan angin maupun aktivitas kendaraan.
Selain penyemprotan jalan, personel Polri di sejumlah wilayah juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan.
Polri juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk di kawasan bandara, sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh pertolongan dan pelayanan yang dibutuhkan di tengah dampak erupsi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan langkah awal mitigasi Polri dalam merespons dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, jajaran Polri terus melakukan pemantauan dan akan menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan situasi di lapangan.
“Langkah-langkah yang dilakukan jajaran Polri ini merupakan upaya awal mitigasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kami melakukan penyemprotan jalan, membagikan masker, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Isir.
Isir menegaskan, Polri akan terus hadir dan bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak. Jajaran di daerah juga diminta terus memantau perkembangan situasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Isir mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi kondisi tersebut. Masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik,” kata Isir.
Terkait masyarakat yang mengalami gangguan perjalanan maupun penerbangan akibat sebaran abu vulkanik, Isir mengimbau agar tetap bersabar dan mengikuti arahan dari otoritas bandara, maskapai, maupun instansi terkait. Penyesuaian jadwal, penundaan, maupun pembatalan penerbangan merupakan langkah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keselamatan bersama.
“Bagi masyarakat yang perjalanan maupun penerbangannya terdampak, kami mengimbau untuk tetap tenang dan bersabar. Ikuti seluruh arahan dan informasi dari otoritas bandara serta pihak terkait. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” ujar Isir.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan erupsi. Masyarakat diminta mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang dan segera mencari pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan kepolisian, Polri juga menyediakan akses pelayanan melalui Super App Polri dan Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh bantuan maupun menyampaikan laporan kepada kepolisian.
“Polri bersama seluruh stakeholder akan terus memonitor perkembangan situasi dan melakukan langkah mitigasi lanjutan sesuai kebutuhan. Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman, tenang, dan mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat memanfaatkan Super App Polri maupun Call Center 110,” tutup Isir.
JAKARTA – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi dapat mengandalkan pola reaktif berupa pemadaman setelah api muncul. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, masyarakat, ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum dan komunikasi krisis.
Strategi tersebut menjadi salah satu pokok pembekalan Wakapolri kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Sebanyak 322 personel terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka ditugaskan selama 10 hari ke Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan, sehingga pemberangkatan gelombang kedua ini sekaligus menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti penugasan di wilayah.
Wakapolri menegaskan bahwa para peserta harus melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan Karhutla di lapangan.
“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegasnya.
Karhutla Harus Diprediksi Sebelum Terjadi
Wakapolri mendorong predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, kondisi muka air tanah, gambut, riwayat kebakaran serta teknologi seperti drone, satelit dan artificial intelligence.
Data tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas dan menggerakkan sumber daya sebelum kebakaran berkembang.
Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.
Hotspot tertinggi tercatat pada Agustus sebanyak 58.243 titik dan September 38.237 titik.
Dari keseluruhan hotspot, 23.228 titik (20,4 persen) telah diverifikasi sebagai titik api, 26.302 titik (23,1 persen) belum terverifikasi dan 64.086 titik (56,4 persen) dinyatakan bukan titik api. Sementara tindakan pemadaman telah dilakukan terhadap 18.085 titik.
Ekologi Menjadi Bagian dari Policing
Pendekatan Karhutla juga harus memperhatikan kondisi ekologis, khususnya gambut.
Data SiTMAT KLH per 6 September menunjukkan muka air tanah berada pada kondisi sangat rawan di sejumlah wilayah, antara lain Kalteng -143 cm, Kalbar -163 cm, Sumsel -231,1 cm, Kaltim -142,6 cm, Riau -209 cm dan Kaltara -137 cm.
Wakapolri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemadaman saja tidak cukup. Pengelolaan tata air melalui sekat kanal, embung, sumur bor dan restorasi hidrologis harus menjadi bagian dari strategi.
“Jangan hanya mengejar api. Kalau akar masalahnya kondisi gambut yang kering, tata airnya harus kita benahi,” katanya.
Collaborative Policing
Seluruh pendekatan tersebut harus berjalan melalui collaborative policing.
Kolaborasi dibangun dari tingkat nasional yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, BRIN, Polri dan TNI, hingga tingkat daerah dan tapak.
Di daerah melibatkan Polda, Polres, BPBD, KPH dan pemerintah daerah, sedangkan di tingkat tapak melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, MPA, kepala desa, tokoh adat, masyarakat dan korporasi.
Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah menjadi leading sector dengan dukungan seluruh stakeholder sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Penegakan Hukum: Individual dan Korporasi
Wakapolri juga meminta penegakan hukum melihat persoalan secara utuh.
Hingga 6 September 2026 terdapat 200 laporan polisi, terdiri dari 192 perkara perorangan dan 8 perkara korporasi, dengan 138 tersangka serta luas areal perkara 8.637,35 hektare.
“Kalau ditemukan fakta dan alat bukti mengenai tanggung jawab korporasi, jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Lihat seluruh rantai pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Pengelola informasi di ruang publik.
Penanganan Karhutla juga berlangsung di ruang digital.
Periode 1 Agustus–6 September 2026 tercatat 117.022 penyebutan dengan jangkauan 1,67 miliar tayangan.
Sentimen terdiri dari 83,2 persen netral, 13 persen negatif dan 3,8 persen positif.
Volume tertinggi terjadi pada 2 September sebanyak 7.466 penyebutan, sedangkan sentimen negatif tertinggi mencapai 27,7 persen pada 21 Agustus bersamaan dengan #PrayForKalimantan.
Sebaran percakapan berasal dari media daring 47,4 persen, Instagram dan TikTok 30,2 persen, serta X dan Facebook 20,5 persen. Sementara bobot suara institusi hanya 2,48 persen.
Wakapolri meminta komunikasi krisis menjadi bagian dari strategi penanganan.
“Kerja lapangan yang intensif harus diikuti komunikasi yang baik agar kehadiran negara dapat terbaca oleh masyarakat,” ujarnya.
Tiga Perubahan Fundamental
Wakapolri menegaskan transformasi penanganan Karhutla harus diarahkan pada tiga perubahan.
Pertama, reaktif menjadi antisipatif.
Kedua, individual menjadi individual dan korporasi.
Ketiga, sektoral menjadi multi-stakeholder.
“Jangan hanya melihat bagaimana api dipadamkan. Audit manajemennya. Lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya. Dari sana harus lahir rekomendasi yang konkret,” pungkas Wakapolri.
Melalui penugasan 322 personel tersebut, Polri memperkuat transformasi penanganan Karhutla dari sekadar memadamkan api menjadi membangun sistem yang mampu memprediksi risiko, mencegah kebakaran, melibatkan masyarakat, menjaga ekosistem, mengintegrasikan sumber daya, menindak pelanggaran dan mengelola komunikasi publik.
Langganan:
Postingan (Atom)