KOTA MADIUN - Upaya menciptakan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Madiun Kota dan komitmen Jogo Jawa Timur (Jatim), Polres Madiun Kota menggelar "Kopi Pendekar" di Warung Garasi Cozy Space, Jalan Janursari, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Senin malam (11/5/26).
Kegiatan tersebut melibatkan para pelatih pencak silat se-wilayah Madiun Kota dengan mengusung tema “Bersaudara Dalam Silat Bersatu Menjaga Kota Madiun Bermartabat” .
Dalam kegiatan tersebut, para pelatih dan perwakilan perguruan silat berdiskusi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya potensi gesekan antar perguruan menjelang bulan Suro.
Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto SIK., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Kopi Pendekar yang merupakan bagian dari komitmen bersama Jogo Jatim.
Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antar perguruan silat menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Kota Madiun.
“Melalui kegiatan Kopi Pendekar ini, kami berharap seluruh perguruan silat semakin solid menjaga persaudaraan, mengedepankan nilai luhur pencak silat, serta bersama-sama menciptakan situasi Kota Madiun yang aman, damai, dan kondusif," ujar AKBP Wiwin.
Kapolres Madiun Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak provokasi dan menjaga nama baik Kota Pendekar.
Pada kegiatan Kopi Pendekar ini pula, seluruh peserta mengikrarkan deklarasi komitmen bersama untuk menolak aksi anarkis, hoaks, ujaran kebencian, serta siap bersinergi menjaga keamanan Kota Madiun.
Sementara itu, Kasat Binmas Polres Madiun Kota AKP Danar Suntaka, menegaskan pentingnya peran para senior dan pelatih dalam membina generasi muda agar tidak terjerumus menjadi pelaku kekerasan jalanan maupun mudah terprovokasi oleh isu di media sosial.
“Jangan sampai anak didik kita kehilangan arah. Prestasi pencak silat yang sudah mendunia harus dijaga dengan sikap persaudaraan dan kedamaian. Kota Madiun harus benar-benar menjadi Kota Pendekar yang adem ayem dan guyub rukun,” pungkasnya.(*).
SURABAYA – Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian melalui Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas, dan Anti Korupsi (Pelatnas) yang digelar di Gedung Mahameru Polda Jatim, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kortas Tipidkor Polri itu diikuti para Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, Kasatfung hingga Kasubdit dari seluruh jajaran Polda Jatim.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat integritas seluruh personel Polri.
“Budaya anti korupsi harus terus diperkuat dan ditanamkan kepada seluruh insan Bhayangkara, terlebih Polri juga menjadi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi,” ujar Kombes Roy.
Ia menyebut, membangun institusi yang bersih membutuhkan komitmen bersama dari seluruh anggota Polri.
Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola yang berintegritas guna mendukung kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas.
Sebagai bentuk keseriusan mendukung komitmen tersebut, Polda Jatim menghadirkan pejabat utama hingga jajaran Polres untuk mengikuti pelatihan secara menyeluruh.
“Saya meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nilai integritas dapat diterapkan secara utuh di lingkungan Polda Jawa Timur,” tegas Kombes Roy.
Dalam kesempatan itu, Kombes Roy juga mengingatkan pentingnya semangat “Jogo Jatim” dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.
“Jogo Jatim bukan sekadar slogan, tetapi tanggung jawab kita untuk memastikan masyarakat merasa aman, ekonomi tetap tumbuh, dan investor nyaman berusaha di Jawa Timur,” kata Kombes Roy.
Ia berharap kegiatan tersebut berjalan produktif dan mampu melahirkan personel Polri yang semakin profesional serta berintegritas.
“Setelah kembali ke satuan masing-masing, peserta diharapkan dapat menularkan nilai-nilai integritas kepada anggota lainnya,” pungkas Kombes Roy. (*)
Jakarta – Bareskrim Polri bersama Bank Indonesia dan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) melaksanakan konferensi pers dan seremonial pemusnahan uang rupiah palsu di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam keterangannya, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.
“Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mata uang, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga peredaran uang palsu. Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, rasio temuan uang palsu terus menurun dari 4 ppm pada tahun 2025 menjadi 1 ppm pada April 2026,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.
Ia menjelaskan, pengungkapan kasus uang palsu oleh Bareskrim Polri dan jajaran pada periode 2025 hingga 2026 mencapai 252 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.241 orang. Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa 137.005 lembar uang rupiah palsu dan 17.267 lembar uang dolar palsu.
Menurut Wakabareskrim, uang palsu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, namun juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah.
“Uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara,” katanya.
Adapun uang rupiah palsu yang dimusnahkan pada kegiatan tersebut berjumlah 466.535 lembar berbagai pecahan. Barang bukti tersebut merupakan hasil temuan perbankan melalui Bank Indonesia pada periode 2017 hingga November 2025 yang kemudian diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sesuai mekanisme penanganan non-yudisial.
Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin pencacah setelah adanya penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Nomor 01/PNBid/2026/PN Jakarta Pusat tanggal 23 Januari 2026, sehingga uang tidak lagi menyerupai bentuk aslinya dan dipastikan tidak dapat kembali beredar di masyarakat.
Wakabareskrim juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mencurigai adanya uang palsu.
“Pemalsuan uang merupakan kejahatan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengamanan uang rupiah yang semakin modern sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dan semakin sulit dipalsukan.
Ricky juga menjelaskan bahwa kualitas uang rupiah Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional. Seri uang emisi 2022 memperoleh penghargaan Best New Banknote Series pada IACA Currency Award 2023, sementara pecahan Rp50.000 emisi 2022 meraih peringkat kedua dunia sebagai uang kertas paling aman dan paling sulit dipalsukan pada November 2024.
Melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Polri bersama Bank Indonesia dan seluruh unsur Botasupal berharap masyarakat semakin waspada terhadap peredaran uang palsu serta aktif melaporkan apabila menemukan uang yang diragukan keasliannya kepada aparat kepolisian maupun Bank Indonesia.
NGAWI – Upaya membentuk karakter pelajar yang disiplin dan bebas dari pengaruh negatif terus dilakukan jajaran Polres Ngawi Polda Jatim.
Melalui Polsek Geneng, kegiatan sosialisasi bullying dan pembinaan penyuluhan (binluh) bahaya narkoba kali ini digelar di SMPN 1 Geneng, Kabupaten Ngawi,Selasa (12/5/26).
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 920 siswa-siswi, guru, dan staf SMPN 1 Geneng.
Bhabinkamtibmas Bripka Sri Wahyuni, S.H., sebagai pemateri dalam penyampaiannya kepada para peserta, memberikan pemahaman mengenai dampak perilaku bullying di lingkungan sekolah maupun media sosial.
Selain itu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda, juga dipaparkan.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Kapolsek Geneng Kompol Haris Sunarto, S.H mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk membangun kesadaran hukum dan moral para pelajar sejak dini.
“Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memahami dampak buruk bullying maupun narkoba, sehingga mampu menjaga diri dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat,” ujar Kompol Haris Sunarto.
Ia menambahkan, edukasi kepada kalangan pelajar akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masa depan generasi muda.
Selama kegiatan berlangsung, para siswa tampak antusias mengikuti materi yang diberikan.
Pihak sekolah juga menyambut positif kegiatan tersebut karena dinilai sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang pentingnya menjauhi perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba. (*)
SURABAYA - Biro Logistik (Rolog) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali meraih penghargaan dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik di tingkat Polda seluruh Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto saat Rakernis Slog Polri di Cipinang Jakarta Timur, Selasa (12/5/26).
Penghargaan yang diraih Biro Logistik Polda Jatim ini juga merupakan penghargaan berulang (Recurring Award) karena konsistensi prestasi.
Sebelumnya, Biro Logistik Polda Jatim juga meraih prestasi terbaik terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan BMN pada tahun 2025.
Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, prestasi yang diraih Biro Logistik baik di Tahun 2025 dan Tahun 2026 ini adalah berkat kerja tim dan dukungan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto dan Wakapolda Jatim,Brigjen Pol Pasma Royce.
"Ini bukan prestasi saya pribadi selaku Kepala Biro Logistik Polda Jatim, tetapi berkat kerja keras rekan-rekan di Rolog dan dukungan Bapak Kapolda serta Wakapolda Jatim," ungkapnya.
Kombes Dirmanto menerangkan, BMN di lingkungan Polri merupakan salah satu faktor kunci dalam penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini karena nilai BMN yang akurat dan tercatat dengan baik sangat memengaruhi neraca laporan keuangan instansi.
Sesuai data yang ada, Polri telah 12 kali berturut turut mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).
Kombes Dirmanto juga menyampaikan terimakasih kepada Aslog Kapolri atas kepercayaan dan amanah dalam melaksanakan tugas di Biro Logistik hingga mendapat penilaian yang baik pada kinerja Biro Logistik Polda Jatim.
Selain itu Kombes Dirmanto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Polda Jatim khususnya di Biro Logistik yang telah bekerja menjalankan tugas fungsinya secara optimal.
"Kami juga ucapkan terimakasih seluruh anggota Polda Jatim khususnya di Biro Logistik yang telah bekerja menjalankan tugas fungsinya secara optimal," ungkap Kombes Dirmanto.
Meski begitu, Kombes Dirmanto mengaku prestasi yang diraih kali ini bukan semata kebanggan untuk berpuas diri, namun lebih dijadikan cambuk untuk meningkatkan kinerja.
Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda Jatim khususnya Biro Logistik dan Bagian Logistik di tingkat Polres dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Logistik Kepolisian.
"Kami tentu bangga, senang itu pasti ada buat kami karena prestasi dan meraih penghargaan. Namun, bagi kami penghargaan ini adalah cambuk untuk memotivasi kinerja kami ke depan untuk lebih baik lagi," pungkasnya. (*)
JAKARTA – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.
Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.
Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.
“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.
Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.
Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.
Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.
Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026).
"Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri.
Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri.
"Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah.
"Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri.
Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri.
Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi.
Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans.
"Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.
Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat.
"Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri.
Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri.
"Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri.
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
