JAKARTA — Mengawali masa tugasnya, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo langsung melakukan langkah taktis dengan menyambangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam kunjungan kerja di hari pertamanya tersebut, Kepala BRAN menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan langkah dalam mengakselerasi program Reforma Agraria agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
"Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dedi Prasetyo seusai pertemuan.
Dedi juga menegaskan bahwa BRAN tidak akan berjalan sebagai lembaga yang eksklusif. Sebaliknya, lembaga baru ini diposisikan sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan keadilan pertanahan.
Menurutnya, kompleksitas persoalan agraria di Indonesia menuntut adanya penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir.
"Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma Agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat," tutur Jenderal Polisi bintang empat tersebut.
Ia menjabarkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan tiga aspek utama terkait pertanahan yaitu Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan Pemberdayaan ekonomi agar tanah menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset (sertifikasi), melainkan harus diikuti dengan penataan akses.
BRAN berkomitmen mendorong aspek hilirisasi melalui pendampingan usaha, penyediaan teknologi, kemitraan, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar bagi masyarakat penerima manfaat.
Pertemuan perdana antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN ini juga langsung masuk ke dalam pembahasan teknis terkini. Sejumlah poin krusial yang dibahas antara lain:
* Evaluasi dan pembelajaran capaian Reforma Agraria yang selama ini berjalan di ATR/BPN.
* Strategi percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
* Tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL).
* Implementasi kebijakan One Data Agraria sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat.
"Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga," tegas Dedi.
Menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih fungsi kelembagaan, Dedi memastikan kehadiran BRAN justru untuk memperkuat instansi yang sudah ada, bukan menggerus kewenangan Kementerian ATR/BPN. Fungsi administrasi pertanahan dipastikan tetap melekat penuh di bawah kendali ATR/BPN.
"Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor," jelasnya secara lugas.
Sebagai langkah taktis berikutnya, BRAN saat ini memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga, serta membentuk tim ad hoc untuk mengawal program-program mendesak di awal transisi ini.
Dedi berharap, ke depan BRAN dapat tumbuh menjadi institusi yang inklusif, transparan, berbasis data, dan responsif terhadap keluhan masyarakat di lapangan.
"BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)
KOTA MOJOKERTO – Polres Mojokerto Kota Polda Jatim resmi menyiapkan seluruh personelnya untuk menjadi agen pendaftar program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sebagai langkah awal, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim menggelar registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) massal bagi anggotanya di Aula Prabu Hayam Wuruk, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan langsung petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota dan Kabupaten Mojokerto untuk mendampingi proses aktivasi IKD para personel.
Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Jalaludin, mewakili Kapolres AKBP Herdiawan Arifianto, menegaskan bahwa keterlibatan Polri ini murni untuk membantu mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pendaftaran Perlinsos sesuai arahan pemerintah pusat.
Namun, Kompol Jalaludin menggarisbawahi batas kewenangan anggotanya di lapangan. Pihaknya memastikan polisi tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
"Anggota Polri sebagai agen pendaftar hanya melakukan proses pendaftaran. Terkait masyarakat tersebut nantinya mendapatkan bantuan atau tidak, itu bukan kewenangan kami, melainkan ditentukan oleh sistem di Kementerian Sosial," tegas Kompol Jalaludin.
Ia juga menginstruksikan seluruh personel untuk bekerja secara objektif, dilarang keras memaksa ataupun menolak warga yang ingin mendaftar. Pelayanan harus berjalan tertib, transparan, dan mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Imam Khoiri menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung validasi data kependudukan ini. Ia menyebut IKD menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki personel sebelum diterjunkan ke masyarakat sebagai agen Perlinsos.
Melalui penguatan sinergi lintas instansi ini, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim berkomitmen menghadirkan negara lebih dekat di tengah masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, tanpa intervensi hasil akhir penerimaan bansos. (*)
SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama instansi terkait melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan perkembangan harga beras di sejumlah pasar tradisional di Surabaya dan Sidoarjo, Senin (5/10/2026).
Pemantauan dilakukan di Pasar Pucang Anom dan Pasar Genteng Surabaya serta Pasar Larangan Sidoarjo. Kegiatan tersebut difokuskan pada ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta perkembangan harga beras di tingkat pedagang.
Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Dodi Ruyatman, S.I.K., S.H., M.M., M.H., mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di tiga lokasi tersebut, ketersediaan beras secara umum masih mencukupi dan tidak ditemukan adanya kelangkaan.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, pasokan beras masih mencukupi dan tidak ditemukan kelangkaan. Namun, terdapat beberapa jenis beras premium yang harganya terpantau berada di atas HET yang berlaku,” ujar Kombes Pol. Dodi.
Menurut Kombes Pol Dodi, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku adalah Rp.14.900 /kg. Berdasarkan data hasil pemantauan, harga beras di masing-masing pasar bervariasi.
Di Pasar Pucang Anom Surabaya, beras premium kemasan 5 kilogram terpantau dijual pada kisaran Rp74.500 hingga Rp84.000, sedangkan beras program SPHP berada pada kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 per 5 kilogram.
Sementara di Pasar Genteng Surabaya, harga beras premium kemasan 5 kilogram berada pada kisaran Rp74.500 hingga Rp85.000. Beras medium eceran dijual pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras SPHP berada pada kisaran Rp60.000 per 5 kilogram.
Adapun di Pasar Larangan Sidoarjo, beras medium terpantau pada kisaran Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium berada pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram.
Kombes Pol. Dodi mengatakan, hasil pemantauan tersebut akan terus dikoordinasikan dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di masyarakat.
“Kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap pasokan, distribusi, dan perkembangan harga beras. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan dengan baik,” tegasnya.
Polda Jawa Timur juga mengimbau seluruh pihak dalam rantai distribusi untuk bersama-sama menjaga kelancaran pasokan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (*)
Probolinggo - Polisi menyambangi petani di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat komunikasi dengan petani sekaligus mendorong dukungan terhadap program ketahanan pangan.
Sambang dilakukan Bhabinkamtibmas Sumbertaman Aipda Erieks Pratama di Jalan Hasan Bisri, Kelurahan Sumbertaman, Senin (5/10/2026) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, polisi berdialog dengan petani dan menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Petani juga diajak mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan terus mengoptimalkan sektor pertanian.
Polisi turut membuka ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kendala yang berkaitan dengan pertanian. Informasi tersebut nantinya dapat disampaikan kepada Bhabinkamtibmas untuk diteruskan dan dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian.
Kapolsek Wonoasih Kompol Lukman H, S.H. mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah petani menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi sekaligus menyerap informasi langsung dari masyarakat.
"Melalui sambang dan dialog dengan petani, kami bisa mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Kalau ada kendala atau masukan terkait pertanian, silakan disampaikan kepada Bhabinkamtibmas untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian," kata Lukman.
Ia juga mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan keamanan di lingkungan sekitar.
"Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat segera menyampaikan informasi apabila terjadi gangguan kamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.
Jakarta, 4 Oktober 2026 - Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 11 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan, mulai dari latihan fisik hingga menembak.
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan penegakan hukum terhadap 12 tersangka dilakukan secara serentak di enam provinsi.
Keenam wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara.
"Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah serta jaringan terorisme lainnya," kata Mayndra kepada wartawan.
Sebanyak 11 tersangka yang diamankan tersebut berinisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42).
Dalam rangkaian penyidikan, Densus 88 menemukan dugaan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh sebagian tersangka. Pelatihan tersebut mencakup latihan fisik hingga menembak.
"Dalam kegiatan penyidikan juga ditemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan pada sebagian tersangka. Dari latihan fisik, menembak, serta kegiatan pelatihan lainnya yang terkait dengan aktivitas militansi terorisme," ujar Mayndra.
Setelah melakukan penangkapan, Densus 88 melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan sejumlah tindakan terhadap para tersangka dan barang bukti.
"Setelah melaksanakan penangkapan, Densus 88 AT Polri melakukan rangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, berdasarkan SOP yang ada," jelasnya.
Densus 88 memastikan proses penyidikan terhadap 11 tersangka tersebut masih berlangsung. Penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan serta hubungan para tersangka dengan individu maupun jaringan terorisme lainnya.
Mataram, NTB – Persiapan pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 memasuki tahap akhir. Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mandalika Rinjani 2026 di Eks Bandara Selaparang, Mataram, Senin (5/10/2026).
Apel tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta soliditas seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan event balap motor internasional yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, pada 9-11 Oktober 2026.
Hadir dalam apel tersebut Wakapolda NTB beserta jajaran PJU Polda NTB, Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Dansat Brimob, para Kapolres/ta se-Pulau Lombok, Kabinda NTB, Basarnas NTB, sejumlah kepala dinas Pemprov NTB, Direktur Utama ITDC, MGPA, serta para mitra Kamtibmas dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam keterangannya seusai memimpin apel, Kapolda NTB menjelaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan tahapan penting untuk mengecek kesiapan seluruh unsur yang akan terlibat dalam operasi.
“Apel gelar pasukan ini penting untuk menentukan kesiapan seluruh personel dari stakeholder yang terlibat, termasuk kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan operasi,” ujar Kapolda NTB.
Ia menjelaskan, pengamanan MotoGP tahun ini dikemas dalam Operasi Mandalika Rinjani 2026, sebuah operasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai unsur dalam rangka memastikan seluruh rangkaian penyelenggaraan MotoGP berjalan aman, lancar, dan kondusif.
"Operasi yang kita selenggarakan kali ini diberi nama Ops Mandalika Rinjani 2026, yang merupakan operasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan penyelenggaraan internasional Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang,” ungkapnya.
Pengamanan MotoGP 2026 melibatkan 2.678 personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait hingga elemen masyarakat.
Operasi Mandalika Rinjani 2026 sendiri berlangsung selama 12 hari, mulai 5 hingga 16 Oktober 2026, mencakup tahapan sebelum pelaksanaan MotoGP, saat event berlangsung, hingga pengamanan pasca kegiatan.
Menurut Kapolda, keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aspek pengamanan dapat berjalan secara terpadu.
Sinergi antarinstansi juga diperlukan mengingat MotoGP bukan hanya menghadirkan aktivitas balapan, tetapi juga pergerakan wisatawan, penonton, pembalap, kru, serta berbagai kegiatan pendukung di sejumlah wilayah NTB.
Kapolda NTB meminta seluruh personel yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan profesionalisme.
“Saya berharap seluruh personel yang terlibat dapat menjalankan tugas ini dengan baik sesuai tupoksi, didasari rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, sehingga operasi ini benar-benar mendatangkan hasil sesuai harapan, yaitu suksesnya penyelenggaraan MotoGP 2026 dengan Aman dan lancar,” tegasnya.
Kapolda menilai penyelenggaraan MotoGP menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder di NTB untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menjadi tuan rumah event bertaraf internasional.
Karena itu, keberhasilan pengamanan dan penyelenggaraan MotoGP tidak hanya berdampak terhadap nama baik NTB, tetapi juga membawa citra Indonesia di mata dunia.
“Ini saatnya sinergitas seluruh stakeholder yang ada di NTB untuk membuktikan diri bahwa kita memiliki kemampuan sebagai tuan rumah event bertaraf internasional. Kesuksesan yang kita harapkan nantinya bukan hanya kebanggaan bagi daerah dan masyarakat NTB, tetapi juga citra positif negara di mata internasional,” pungkas Kapolda NTB.
SIDOARJO – Personel Polsek Waru Polresta Sidoarjo bergerak cepat menggerebek lokasi yang diduga menjadi arena judi sabung ayam di Desa Bungurasih Utara, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Senin (5/10/2026). Tindakan tegas ini diambil setelah informasi mengenai aktivitas ilegal tersebut viral di media sosial.
Kapolsek Waru, Kompol Miftahul Amin, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan anggota ke lokasi begitu menerima laporan netizen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi di lapangan sekaligus mencegah bertambahnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Kami langsung mendatangi lokasi setelah mendapati informasi yang viral di media sosial. Ini adalah bentuk respons cepat Polri dalam menindaklanjuti keresahan warga," ujar Kompol Miftahul Amin.
Saat tiba di lokasi, petugas menemukan sisa-sisa fasilitas yang diduga kuat digunakan untuk ajang sabung ayam. Anggota kepolisian pun langsung melakukan pembongkaran paksa dan membersihkan area tersebut agar tidak bisa digunakan kembali.
Di sela-sela pembongkaran, Polisi juga menggali keterangan dari warga setempat. Dari hasil interogasi awal, muncul satu nama yang diduga kuat sebagai pemilik arena tersebut.
Kendati demikian, Polisi menegaskan informasi itu masih berupa kesaksian awal warga dan akan didalami lebih lanjut.
"Yang terpenting saat ini, lokasi tersebut sudah kami bersihkan dan arenanya telah dibongkar total. Kami pastikan tempat ini tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan yang melanggar hukum," tegas Kapolsek Waru.
Selain melakukan penertiban fisik, Polsek Waru juga mengimbau masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungan mereka.
Warga diminta tidak segan-segan melapor ke polisi jika melihat adanya aktivitas perjudian atau tindakan lain yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas di wilayah mereka. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
