Jakarta Selatan — Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi, Divisi Humas Polri menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.

 

Wakapolri menekankan bahwa tantangan Divhumas Polri saat ini semakin besar seiring dengan masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.

 

“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran.”

 

Menurutnya, di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang cepat, tepat, dan kredibel.

 

Secara tidak langsung, Wakapolri menegaskan bahwa tanpa peran Humas yang kuat, masyarakat sangat rentan terpapar informasi yang menyesatkan, yang dapat memicu kepanikan hingga konflik sosial.

 

“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting.”

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons isu secara cepat dan akurat.

 

Kemampuan tersebut memungkinkan Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum berkembang luas di masyarakat.

 

Wakapolri juga menegaskan bahwa perang informasi di era digital saat ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius oleh institusi Polri, di mana Humas memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas informasi publik.

 

Ia menambahkan bahwa kehadiran Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, melainkan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar.

 

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

 

“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.”

 

MADIUN - Polres Madiun Polda Jatim berhasil meringkus dua pemuda asal Kabupaten Madiun terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor.

 

Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan tersangka yang berinisial SDR (50) dan STR (23) ini melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Mejayan, Pilangkenceng, Balerejo, Wonoasri dan Saradan.

 

"Dua tersangka ini menyasar lokasi kendaraan yang sedang terparkir di area persawahan dan teras rumah dengan kunci kontak yang masih menancap," kata AKBP Kemas di gedung TS Polres Madiun, Selasa (14/4/2026).

 

Untuk tersangka SDR, ada 6 TKP yang sudah dijarah, yaitu 2 TKP di wilayah kecamatan Mejayan, 2 TKP di kecamatan Balerejo, dan 2 di kecamatan Pilangkenceng.

 

Sedangkan untuk STR menjarah di Kecamatan Saradan ada 2 TKP, di Kecamatan Wonoasri ada 3 TKP dan di Kecamatan Balerejo ada 1 TKP.

 

"Kedua pelaku kita jerat dengan Pasal 476 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dimana ancamannya 5 tahun penjara atau denda sebesar 500 juta rupiah," tegasnya.

 

Adapun modus operandi SDR melakukan pengamatan di area persawahan dengan berjalan kaki.

 

Kalau ada kendaraan yang kuncinya menancap dan pemiliknya tidak memperhatikan maka motor langsung dibawa kabur.

 

Sedangkan STR menggunakan modus usai pengamatan dengan naik ojol dan mengambil kendaraan yang berada di teras rumah warga.

 

Kapolres Madiun menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya, khususnya di area persawahan maupun di teras rumah.

 

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar jangan meninggalkan kunci di kendaraan bermotor dan usahakan gunakan kunci ganda,” pungkas Kapolres Madiun.

MALANG - Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Malang kembali diungkap Satresnarkoba Polres Malang Polda Jatim.

 

Atas pengungkapan tersebut Polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Kecamatan Ampelgading.

 

Tersangka berinisial S (34), warga Kecamatan Ampelgading diamankan di sebuah rumah di Desa Tirtomoyo, pada Minggu (12/4/2026).

 

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

 

“Berawal dari informasi masyarakat yang kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Setelah dipastikan, petugas langsung melakukan penindakan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya,” ujar AKP Bambang, Selasa (14/4/2026).

 

Dalam penangkapan tersebut, Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu.

 

“Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 12 paket sabu dengan total berat sekitar 7,865 gram, serta barang pendukung lainnya seperti plastik klip, uang tunai, dan alat komunikasi,” jelas AKP Bambang.

 

Selain itu, turut diamankan uang tunai sebesar Rp 400 ribu yang diduga hasil transaksi, serta satu unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan peredaran narkoba.

 

AKP Bambang menambahkan, tersangka diduga berperan sebagai pengedar yang menjalankan aktivitasnya di wilayah Ampelgading dan sekitarnya.

 

“Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengedarkan sabu dengan sistem ranjau dan transaksi melalui komunikasi ponsel,” ungkapnya.

 

Saat ini, tersangka telah diamankan di Polres Malang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

 

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman berat sesuai undang-undang yang berlaku,” pungkas AKP Bambang.

 

 

JEMBER – Polres Jember kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan.

 

Dalam kegiatan press release Aset Liabilities Committee (ALCo) Regional APBN Triwulan I Tahun 2026, satuan kerja Polres Jember berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, Selasa, (14/4/2026)

 

Tiga penghargaan tersebut meliputi kategori satuan kerja dengan kinerja penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) terbaik lingkup KPPN Tipe A1 Jember periode Semester II Tahun 2025 untuk kategori pagu besar.

 

Selain itu, Polres Jember juga meraih peringkat pertama sebagai satuan kerja dengan kinerja pengesahan hibah langsung tercepat pada periode yang sama.

 

Tak hanya itu, penghargaan lainnya juga diraih sebagai peringkat pertama dalam implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik lingkup KPPN Jember Tahun 2025.

 

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Seksi Keuangan Polres Jember, Aiptu Nita Harmiani, yang hadir mewakili Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra dalam kegiatan tersebut.

 

Aiptu Nita Harmiani menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Polres Jember dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya di bidang keuangan,” ujarnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antar bagian serta dukungan pimpinan dalam mendorong tertib administrasi dan inovasi pengelolaan keuangan di lingkungan Polres Jember.

 

Raihan ini sekiranya Polres Jember dapat terus mempertahankan prestasi serta menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam pengelolaan keuangan negara yang profesional dan terpercaya.

 

Paris — Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi nasional, terus diperkuat melalui langkah konkret hingga ke tingkat global.

 

Hal ini tercermin dalam perjalanan internasional buku Rasa Bhayangkara Nusantara (Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program) yang kini menjadi instrumen diplomasi Indonesia berbasis budaya dan kebijakan.

 

Pada Selasa, 14 April 2026 waktu Paris, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan sekaligus duet penulis buku, Dirgayuza Setiawan, menyerahkan buku tersebut kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris.

 

Penyerahan ini menandai penguatan diplomasi Indonesia di kawasan Eropa, sekaligus melanjutkan capaian sebelumnya di Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan banyak negara lainnya.

 

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dirgayuza Setiawan sebagai duet penulis buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang ditulis bersama Wakapolri.

 

“Kami mengapresiasi Bapak Dirgayuza Setiawan sebagai duet penulis buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang kami tulis bersama, yang tidak hanya menghadirkan gagasan dalam bentuk karya, tetapi juga aktif mengawal penyebarluasan pesan Indonesia ke dunia internasional. Ini merupakan kolaborasi nyata yang memperkuat diplomasi Indonesia melalui pendekatan budaya dan kebijakan.”

 

Menurut Wakapolri, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan strategis dalam menyampaikan kebijakan nasional melalui pendekatan yang lebih universal dan mudah diterima oleh masyarakat global.

 

Wakapolri juga mengingat kembali kunjungan Delegasi Kedutaan Besar Prancis bersama Tim Ahli Badan Gizi Nasional ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, pada 18 Desember 2025.

 

Kunjungan tersebut mengapresiasi standar keamanan pangan yang ketat, penggunaan bahan pangan lokal, serta efisiensi sistem dapur.

 

“Hal ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi yang kita jalankan telah mendapatkan perhatian dan menjadi referensi internasional,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Wakapolri menegaskan bahwa Prancis memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan makan bergizi melalui program La Cantine Scolaire.

 

“Prancis telah lama menjalankan program makan siang gratis atau bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan gizi nasional. Kita dapat belajar dari tradisi kuliner mereka yang kuat, terutama dalam aspek penyajian dan keamanan pangan.”

 

“Buku ini bukan sekadar karya tulis, tetapi representasi keseriusan Indonesia dalam membangun generasi sehat sekaligus memperkuat posisi bangsa di tingkat internasional.”

 

Perjalanan buku Rasa Bhayangkara Nusantara membentuk lintasan diplomasi global yang semakin luas, meliputi:

            •          London — Penguatan diplomasi kultural Indonesia di Eropa

            •          Davos — Partisipasi dalam forum World Economic Forum

            •          Washington D.C. — Dukungan diplomasi kenegaraan Presiden RI

            •          Jeddah — Ekspansi pengaruh di Timur Tengah

            •          Jepang — Penguatan kemitraan strategis

            •          Korea Selatan — Kolaborasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

            •          Paris (Prancis) — Penguatan diplomasi kebijakan pangan dan budaya

 

Rangkaian ini menegaskan bahwa buku tersebut menjadi media strategis dalam menyampaikan kebijakan nasional Indonesia kepada dunia.

 

Dirgayuza Setiawan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari Prancis yang telah mengintegrasikan makan siang sekolah sebagai bagian dari pendidikan rasa sejak abad ke-19.

 

“Kantin sekolah tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga ruang pembelajaran untuk membangun kebiasaan hidup sehat dan menghargai kualitas pangan.”

 

Ia juga menekankan pentingnya model pengelolaan yang terdesentralisasi namun tetap terstandar secara nasional.

 

“Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan potensi pangan lokal, sehingga program MBG tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani dan UMKM.”

 

Buku Taste of Nusantara yang memuat 80 menu bergizi khas Indonesia menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di forum global seperti School Meals Coalition.

 

Buku ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan gastronomi yang mampu memenuhi standar nutrisi global berbasis kearifan lokal, sekaligus membuka peluang kemitraan strategis Indonesia–Prancis dalam kebijakan pangan sekolah.

 

Perjalanan dari Seoul hingga Paris menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menghadirkan solusi konkret:

            •          Pemenuhan gizi sebagai prioritas pembangunan manusia

            •          Pendekatan budaya sebagai media komunikasi kebijakan

            •          Kolaborasi global untuk generasi masa depan yang lebih sehat

 

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Polri bersama pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 

Melalui gastrodiplomasi, Indonesia tidak hanya memperkuat kerja sama internasional, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung dan diakui secara global.

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.

 

Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H bersama keluarga besar KSPSI AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, pada Selasa (14/4).

 

Kapolri mengatakan kegiatan Halal Bi Halal itu merupakan salah satu upaya untuk terus membangun soliditas dan silaturahmi bersama kelompok buruh.

 

Ia menegaskan soliditas dan dukungan seluruh pihak sangat penting untuk menghadapi kondisi global yang sedang tidak menentu akibat perang di kawasan Timur Tengah.

 

"Yang tentunya akan berdampak kepada situasi dalam negeri. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa Indonesia harus bisa menghadapi situasi tersebut," jelasnya.

 

Oleh karenanya, kata dia, salah satu upaya yang harus dijaga dengan cara memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

 

Kapolri mengingatkan jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa serta sumber daya manusia yang cukup besar untuk bisa bersaing dengan negara lain.

 

"Namun demikian, tentunya perlu diciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu tadi kita sepakat bahwa kali ini kita mendorong agar kita bersama-sama menjaga agar pengusaha dan buruh bisa bersinergi," tegasnya.

 

Di sisi lain, Sigit berharap permasalahan industrial yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja.

 

"Tentunya ini kita harapkan untuk bisa diselesaikan dengan baik dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan hal-hal yang bersifat sengketa industrial dengan baik.

 

Lebih lanjut, Kapolri mengajak agar seluruh kelompok buruh agar dapat merayakan Hari Buruh pada 1 Mei mendatang dengan aman dan tertib.

 

Ia menegaskan kepolisian akan menjamin hak berpendapat dalam kegiatan May Day yang menjadi aksi peringatan perjuangan buruh dunia dan perjuangan buruh Indonesia.

 

"Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan baik, dengan aman, dengan tertib. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa buruh Indonesia, pengusaha Indonesia, semuanya kompak dan siap memberikan ruang bagi investasi yang akan masuk di Indonesia," tuturnya.

 Jakarta Utara — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.

Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.

Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.

Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.

Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital.