.jpeg)
MALANG KOTA – Polresta Malang Kota Polda Jatim kembali memperkuat komitmen pelayanan publik melalui kegiatan Bakti Kesehatan (Bakkes) dan makan bersama masyarakat di halaman apel Polresta Malang Kota, Jumat (7/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dari Seksi Dokkes Polresta Malang Kota, namun juga makan gratis.
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo melalui Kasihumas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobhikin mengungkapkan sejak pukul 08.05 WIB, masyarakat umum berdatangan di antaranya pengemudi ojek online (ojol), relawan, mahasiswa, komunitas, serta warga Kota Malang.
Berbagai hidangan disediakan untuk masyarakat, mulai dari bubur ayam, soto ayam, pecel, rawon, hingga air mineral.
Saat dilokasi tampak Masyarakat dan anggota kepolisian berinteraksi, sekaligus memperkuat silaturahmi dan soliditas antara Polri dengan berbagai kelompok masyarakat.
Ipda Lukman mengatakan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting karena keamanan dan ketertiban tidak dapat dibangun hanya oleh kepolisian.
"Ruang seperti ini penting untuk membangun komunikasi, memperkuat sinergi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara Polri dengan masyarakat," kata Ipda Lukman.
Menurut Ipda Lukman, pelayanan kesehatan tersebut memberikan kesempatan kepada warga untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sekaligus mendapatkan perhatian kesehatan dasar tanpa dipungut biaya.
Aspek kesehatan sengaja dihadirkan agar manfaat yang diterima masyarakat dapat memberikan manfaat sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan.
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dua arah dalam suasana informal, keluhan maupun masukan untuk Polresta Malang Kota melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat. Semua itu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan ke depan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Kehadiran pengemudi ojol, relawan, mahasiswa, komunitas, serta warga dari berbagai unsur menunjukkan bahwa kegiatan sosial tersebut menjadi ruang pertemuan lintas elemen masyarakat.
Polresta Malang Kota berharap interaksi langsung semacam ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga kondusivitas Kota Malang. (*)
LAMONGAN – Polres Lamongan Polda Jatim terus menghadirkan inovasi pelayanan kepada masyarakat melalui program Jumat Layanan “Srikandi Care (Caring, Active, Responsive, Empathetic)” yang digagas Kapolres Lamongan,AKBP Adhytiawarman Gautama Putra dan dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat.
Dalam program tersebut, personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Lamongan Polda Jatim diterjunkan ke sejumlah masjid untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Sholat Jum'at.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pengaturan arus lalu lintas di depan masjid, membantu penyeberangan jamaah, serta memastikan situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan lancar selama pelaksanaan ibadah berlangsung.
Kehadiran para Polwan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah, sekaligus meminimalisir potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi ibadah.
Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra, Ph.D. melalui Kasihumas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid, S.Pd menyampaikan bahwa Program Jum'at Layanan Srikandi Care merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang menjadi program Polres Lamongan Polda Jatim.
"Program Jum'at Layanan Srikandi merupakan bentuk komitmen Polres Lamongan untuk selalu menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif di tengah masyarakat," kata Ipda Hamzaid, Jumat (7/8/2026).
Melalui program ini, Polres Lamongan Polda Jatim berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (*)
JAKARTA – Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap proses pemeriksaan terhadap personel secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut sejalan dengan perhatian publik terhadap informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri.
Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir menegaskan bahwa setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku serta mengedepankan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan praduga tak bersalah.
"Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Jhonny Edison Isir.
Ia menjelaskan, proses yang saat ini berjalan merupakan tindak lanjut atas informasi dan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada Polri. Menurutnya, setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bentuk respons atas kepercayaan masyarakat kepada Polri.
"Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami respons secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai dibawanya Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh ke Jakarta oleh tim Mabes Polri pada Rabu (5/8).
Jhonny Edison Isir menegaskan bahwa Polri mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung maupun menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun laporan merupakan wujud kepedulian dan harapan agar Polri semakin profesional, semakin akuntabel, serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Polri memandang hal tersebut sebagai bentuk kemitraan yang positif dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Polri juga menilai hubungan antara masyarakat dan kepolisian merupakan kemitraan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan diperlakukan secara serius, profesional, dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.
Polri juga memastikan perkembangan penanganan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat apabila telah memenuhi ketentuan untuk dipublikasikan. Perkembangan penanganan perkara akan terus diperbarui dan disampaikan langsung oleh satuan yang menangani proses tersebut sesuai dengan tahapan yang berlaku. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi.
"Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang dinilai menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Kapolri menyampaikan bahwa aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Namun demikian, ia memahami apabila para pekerja juga melakukan pengawalan terhadap proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.
Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.
“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Kapolri.
Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.
“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri.
Semarang - Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, menjadi saksi digelarnya Apel Pembukaan Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Mengusung tema "Berakar Tradisi, Menuju Tapak Suci Modern, Mandiri, dan Mendunia", kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara, pimpinan Muhammadiyah, serta ribuan peserta muktamar.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah saat Ketua Umum PP Tapak Suci, Drs. H. Muhammad Afnan Hadikusumo, menganugerahkan gelar Anggota Kehormatan kepada Kapolri dan Wali Kota Semarang. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi amanah sekaligus pengikat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara.
Kapolri juga menyampaikan bahwa tantangan gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, sembari mengapresiasi ketahanan ekonomi nasional Indonesia yang mampu tumbuh 5,29% YoY pada Triwulan II 2026. Beliau menekankan bahwa jaringan kader Tapak Suci yang tersebar luas memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan Polri. Tapak Suci diharapkan menjadi cooling system di tengah masyarakat untuk mencegah konflik sosial, menangkal hoaks, serta membentengi generasi muda dari ancaman narkoba, judi online, dan kekerasan. Langkah kolaboratif ini dinilai sejalan dengan penguatan program Sabuk Kamtibmas Polri.
Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi, pembacaan Ikrar Tapak Suci, pelantikan Pendekar Kehormatan, hingga beberapa sambutan. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir yang membuka Muktamar secara resmi, Mendikdasmen RI Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., Penasehat Khusus Presiden RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, serta Wakil Ketua Umum PB IPSI Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan. Pembukaan diakhiri dengan penampilan Seni Pencak Budaya Tapak Suci Putera Muhammadiyah dan penyerahan apresiasi.
GRESIK - Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan Polri dalam hal ini Polres Gresik Polda Jatim tetap konsisten mendukung program strategis pemerintah di bidang pendidikan diantaranya Sekolah Rakyat.
Hal itu juga pernah disampaikan Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tahun Ajaran 2026/2027 beberapa waktu yang lalu.
AKBP Ramadhan menyampaikan apresiasi atas hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dinilai mampu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Saat ditemui di Mapolres Gresik, AKBP Ramadhan kembali menegaskan,Polres Gresik Polda Jatim siap mendukung keberlangsungan program pemerintah di bidang pendidikan sebagai bagian dari upaya bersama mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.
"Polres Gresik mendukung penuh program pemerintah ini dan semoga Sekolah Rakyat dapat menjadi wadah lahirnya generasi berkualitas yang mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Gresik dan Indonesia," tegas AKBP Ramadhan Nasution, Jumat (7/8/2026).
Kapolres Gresik juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya program Sekolah Rakyat Terintegrasi ini.
Langkah konkret ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menekan angka putus sekolah sekaligus menekan angka kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Gresik Polda Jatim.
Menurut AKBP Ramadhan Polres Gresik Polda Jatim juga kerap kali melaksanakan kegiatan edukasi pelajar di sekolah yang diisi oleh petugas dari berbagai satuan fungsi seperti, Satreskrim,Satresnarkoba,Satlantas,Satbinmas dan Satuan fungsi lainnya.
Kolaborasi aktif antara kepolisian dan dunia pendidikan ini diharapkan mampu menyaring pengaruh negatif yang kerap menyasar kalangan remaja.
"Materi edukasi yang kami sampaikan tentu beragam mulai dari budaya tertib berlalu lintas,mencegah bulying, menghindari Narkoba dan lainnya yang intinya agar pelajar terhidar dari perbuatan melawan hukum," terang AKBP Ramadhan.
Melalui sinergi yang terus dirawat ini, Polres Gresik Polda Jatim optimistis visi Indonesia Emas dapat diawali dari pemenuhan hak pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Gresik. (*)
BOJONEGORO – Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty langsung tancap gas membangun komunikasi dengan insan pers usai mengemban amanah sebagai Kapolres Bojonegoro Polda Jatim.
Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Ngopi Bareng Awak Media (Piramida) yang digelar di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Rabu (6/8/2026).
Hadir dalam kesempatan itu Wakapolres Bojonegoro, para Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro Sasmito Anggoro, para ketua organisasi profesi jurnalis, organisasi perusahaan media, serta awak media yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Polres Bojonegoro.
Dalam sambutannya, AKBP Yenni Diarty mengapresiasi kehadiran para jurnalis dan menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan Polres Bojonegoro.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus mitra penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
"Piramida ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Kami ingin membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang semakin baik dengan rekan-rekan media," ungkap AKBP Yenni.
Menurut AKBP Yeni, sinergi antara Polri dan media sangat penting, agar informasi yang diterima masyarakat akurat, berimbang, dan mampu menjadi cooling system di tengah derasnya arus informasi.
AKBP Yenni menambahkan, kolaborasi yang kuat antara kepolisian dan media juga menjadi langkah antisipatif terhadap maraknya penyebaran hoaks maupun informasi provokatif di ruang publik.
Melalui komunikasi yang terbuka, media dapat memperoleh klarifikasi langsung dari sumber resmi sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat tetap berdasarkan fakta dan berimbang.
Kapolres Bojonegoro juga mengajak seluruh insan pers untuk terus berkontribusi melalui pemberitaan yang edukatif dan menyejukkan.
AKBP Yeni mengungkapkan, peran media sangat dibutuhkan dalam menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Sementara itu, Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menyambut positif komitmen Kapolres Bojonegoro dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers.
Menurutnya, media selama ini tidak hanya menjalankan fungsi penyebarluasan informasi, tetapi juga memiliki fungsi edukasi, hiburan, serta kontrol sosial melalui kritik yang membangun.
"Kami berharap hubungan kemitraan yang harmonis antara Polres Bojonegoro dan media dapat terus terjaga dengan mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan saling menghormati, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro" ujarnya. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpeg)
.jpeg)
